Monthly Archives: June 2019

Sekretaris DPRD Kabupaten Purworejo hadiri Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah

Sekretaris DPRD Kabupaten Purworejo hadiri Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah. kegiatan Forum Komunikasi ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari, pada tanggal 20 dan 21 Juni 2019 di Hotel Laras Asri Kota Salatiga, dengan peserta 35 Sekretaris DPRD Kabupaten /Kota se Jawa Tengah yang didampingi oleh Pejabat Struktural Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota.

Forum Komunikasi ini diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang bertujuan untuk menjadikan forum ini sebagai ajang silaturrahim dan koordinasi untuk Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Ada 4 (empat) materi yang disampaikan oleh para narasumber dalam pertemuan tersebut antara lain : materi pertama adalah “Pembentukan Produk Hukum Daerah” disampaikan oleh Narasumber dari Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. SUKOYO, SH, M.Si; Materi kedua disampaikan oleh Narasumber dari Tokoh Ulama Kota Salatiga tentang “Revolusi Mental Aparatur”; Hari Kedua, materi “Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD dan Mekanisme Pelantikan DPRD” disampaikan oleh Narasumber dari Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Drs. H. BUDI SANTOSA, M.Si; Dilanjutkan dengan materi “Hak Keuangan Daerah” yang disampaikan oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yaitu Drs. SYARIFUDDIN, MM.

            Sekretaris DPRD Kabupaten Purworejo, Drs. Bambang Aryawan MM menyampaikan bahwa pertemuan tersebut sangat penting, untuk saling berkoordinasi antar sekretariat DPRD se-Jawa Tengah, guna kelancaran tugas ditempat masing-masing.

Pemerataan Pendidikan, Komisi D DPRD Dukung Sitem Zonasi PPDB SMP

Meski menuai sejumlah keluhan, baik dari orang tua siswa maupun kepala sekolah, Komisi D DPRD Kabupaten Purworejo mendukung sistem zonasi yang diterapkan pemerintah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP.2019) siang.

Kata dia, sistem zonasi bertujuan untuk pemerataan. politisi PDIP ini mencontohkan jika di tahun-tahun sebelumnya SMPN 2 hanya menerima siswa dengan bobot nilang tinggi, tahun ini nilai rendah pun harus diterima karena masuk Zona Utama (berdasar kelurahan). Ia menilai bahwa sepanjang tidak ada permasalahan yang berarti, PPDB sistem zonasi bisa dipertahankan.

Kewajiban pemerintah setelah sistem ini berlaku, adalah meningkatkan sarana prasarana sekolah-sekolah pinggiran agar bisa setara dengan sekolah di kota.

Kualitas tenaga pengajar pun harus diperhatikan, umpamanya dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan guru pada sekolah-sekolah yang terletak di daerah terpencil dan dianggap tidak favorit.

Sementara itu, Anggota Komisi C lainya, Imam Teguh Purnomo mengatakan, meski secara umum mendukung sistem zonasi, namun pihaknya mengaku akan tetap memperhatikan keluhan dari orang tua murid maupun kepala sekolah.

Sumber lengkap :https://purworejo.sorot.co/berita-9697–pemerataan-pendidikan-komisi-d-dprd-dukung-sitem-zonasi-ppdb-smp.html

Pacu Sektor Pertanian, Purworejo Gandeng Perusahaan Swedia

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, menggandeng perusahaan Swedia dengan tujuan utama memajukan sektor pertanian yang akan mengangkat kesejahteraan warga daerah tersebut.

Kerja sama tersebut mulai direalisasikan penandatanganan cooperation framework antara Pemkab Purworejo dan Supertext, perusahaan penyedia layanan aplikasi komunikasim, di Stockholm, Swedia, pada Rabu (19/6/2019).

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Purworejo Agus Bastian dengan CEO Supertext Martin Jacobson. Penandatanganan disaksikan juga oleh Dubes RI untuk Swedia, Bagas Hapsoro.

“Penandatanganan cooperation framework ini langkah penting untuk memastikan inisiatif pemberdayaan masyarakat perdesaan dan memiliki dasar teknis yang tepat. Saya berharap nantinya seluruh lapisan masyarakat di Purworejo dapat terbantu dengan adanya program ini”, ujar Bagas melalui siaran pers.

Agus juga menyatakan bahwa dengan adanya cooperation framework ini, kerja sama Pemkab Purworejo dengan Supertext semakin jelas.

“Cooperation framework ini memuat poin-poin penting terkait langkah-langkah teknis yang harus ditempuh dan saya yakin petani di Purworejo akan sangat terbantu dengan program kerja sama ini,” ujarnya.

sumber lengkap :https://ekonomi.bisnis.com/read/20190619/99/935645/pacu-sektor-pertanian-purworejo-gandeng-perusahaan-swedia

Ketua DPRD mendampingi Bupati ke ke Belanda Bawa Misi Kembalikan Dokumen dan Peninggalan Sejarah Purworejo

DEN HAAG, Bupati Purworejo Agus Bastian, SE, MM dan Ketua DPRD Luhur Pambudi, ST, MM mulai Senin (17/6) kemarin melakukan kunjungan kerja ke tiga negara di Eropa, yaitu Belanda, Belgia dan Swedia. Ikut serta dalam kunjungan itu Sekretaris Daerah Drs Said Romadhon, Kepala Bappeda Drs Pram Prasetyo Achmad, MM dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Agung Wibowo, AP. Rombongan bertolak dari Jakarta Minggu (16/6) malam pukul 22.40 menggunakan pesawat Garuda Indonesia 88 dengan tujuan Amsterdam, Belanda. Sampai di Amsterdam sekitar pukul 07.50 setelah melalui perjalanan selama 14 jam. Kepala Dinparbud Kabupaten Purworejo, Agung Wibowo yang dihubungi pNews menjelaskan, Senin pukul 10.00 waktu setempat bupati dan rombongan berkunjung ke Kedutaan Besar RI di Den Haag dan diterima langsung oleh Dubes RI untuk Belanda, I Gusti Agung Wesaka Puja yang didampingi seorang deputi. “Pertemuan itu membahas tentang sejarah budaya Purworejo dan kaitannya denga dokumen serta peninggalan sejarah Purworejo yang ada di Belanda,”jelasnya. Dijelaskan, salah satu misi kunjungan Bupati ke Belanda yaitu membawa kembali berbagai dokumen dan peninggalan sejarah Purworejo yang ada di Belanda. Saat ini masalah peninggalan budaya dan sejarah Purworejo yang ada di Belanda masih dikaji oleh Kedubes. Terpisah, Kepala Bappeda Drs Pram Prasetyo Achmad yang ikut dalam rombongan menambahkan, ada kebijakan Kerajaan Belanda yabg siap mencermati barang-barang sejarah (pusaka, dokumen dll). Keberadaan barang-barang itu sekarang ada di Belanda. Namun dulu perolehannya tidak legal dan akan diproses untuk dikembalikan (ke Indonesia).

sumber :http://purworejonews.com/berita/kunjungan-bupati-ke-eropa-bupati-ke-belanda-bawa-misi-kembalikan-dokumen-dan-peninggalan-sejarah-purworejo/

Komisi B melakukan pengawasan pembangunan

Anggota Komisi B DPRD Purworejo yang dipimpin Dion Agasi Setiabudi, S. I. Kom didampingi oleh staf Dinas PUPR, saat melakukan pengawasan pembangunan ke lokasi pembukaan jalan menuju ke bendungan di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Rabu (19/6).
Alat-alat berat telah diturunkan untuk penanganan pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Purworejo. Kasi di Dinas PUPR Kabupaten Purworejo, Sukaryo mengatakan jika pihaknya tidak secara persis memahami progres pembangunan bendungan. Yang terkait dengan bendungan hanyalah daerah irigasi yang menjadi salah satu kewenangan dinasnya. “Selama ini irigiasi yang mengaliri sawah dibawah luasan 1.000 hektar menjadi kewenangan kabupaten. Tapi nanti setelah ada bendungan, semuanya dalam penanganan Pusat,” ungkap Sukaryo.

Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait permohonan ijin kunjungan kerja ke luar negeri

Tim pengurusan luar negeri melaksanakan koordinasi dan konsultasi Swedia di Jakarta terkait dari peksanaan perjalanan dinas ke negara Swedia yang belum memiliki perjanjian bebas visa, maka perlu dilaksanakan pengurusaan visa Schengen di Kantor Perwakilan Pusat Visa di Kuningan City Mall Jakarta Selatan. Dalam pengurusan Visa Schengen untuk Bupati Purworejo, Ketua DPRD, Sekda Purworejo, Ka. Bappeda, Ka.Dinparbud Kabupaten Purworejo untuk hadir ke Kantor Perwakilan Pusat Visa di Kuningan City Mall Jakarta Selatan untuk melaksanakan pengambilan data Biometri