DPRD dan Pemkab Purworejo Sepakati Raperda APBD 2023

Berita Terkait

• Ketua DPRD Ajak Siswa SMK N 1 Beradaptasi dengan Kemajuan Teknologi0
• Setwan menyelenggarakan acara sosialisasi KPK dari inspektorat0
• Sekretaris Dewan Kab purworejo menerima tamu DPRD kab magelang0
• Komisi IV menghadiri kegiatan Konferensi Desa di Kec Ngombol0
• Komisi 3 menghadiri undangan Konferensi Desa di Kec Loano0
• Komisi 1 menghadiri undangan konferensi desa di Kec Bener0
• Komisi II menghadiri acara di Kec Gebang0
• Komisi 2 menghadiri undangan Konferensi desa di Kec Pituruh0
• Komisi I menghadiri undangan Konferensi Desa di Kec Purwodadi0
• Wakil ketua DPRD menerima kunjungan pelajar SD0

Berita Populer

• Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
• Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
• DPRD Purworejo Audiensi Warga Desa Wadas
• Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
• Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021
• Paripurna Dalam Rangka Pidato Perdana Bupati Setelah Dilantik
• Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
• Pimpinan DPRD Purworejo Beri Edukasi Politik Pada Generasi Muda
• Komisi II DPRD Purworejo Cek Kesiapan Revitalisasi Alun-alun Kutoarjo
• Komisi III Melakukan Kunjungan Kerja Ke DPRD Badung,Bali

Bupati dan DPRD Purworejo menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) 2023, dalam rapat paripurna DPRD di Ruang Arahiwang Kompleks Setda Purworejo, Selasa (29/11). Pengesahan APBD 2023 itu menjadi momentum kebangkitan perekonomian Kabupaten Purworejo.

Besaran belanja APBD 2023 disepakati Rp 2,371 triliun, sedangkan pendapatan dalam APBD 2023 disepakati Rp 2,265 triliun. “Sudah disahkan, harapan kami bisa ditindaklanjuti dan dieksekusi sebaik-baiknya,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Dion Agasi Setiabudi SIKom MSi.

Menurutnya, pengesahan APBD 2023 akan dijadikan momentum kebangkitan ekonomi masyarakat. APBD tersebut, katanya, membawa amanah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan itu, katanya, anggaran akan difokuskan untuk peningkatan sektor perdagangan, perpasaran, serta peningkatan jaring pengaman sosial bagi masyarakat tidak mampu. “Maka dalam pandangan kami, eksekusi harus terlaksana dengan baik sehingga output dan outcome yang diharapkan bisa terwujud,” tuturnya.

Selain itu, Dion juga meminta pemkab memperhatikan soal penyerapan anggaran dalam APBD 2023. “Apabila serapan anggaran itu rendah, tentu akan sulit mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Dion berharap realisasi anggaran bisa dilaksanakan mulai awal tahun 2023. Apalagi, katanya, untuk kegiatan yang sifatnya padat karya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak.

Dikatakan, penyerapan anggaran tidak perlu menunggu hingga akhir tahun. “Jangan sampai realisasi program menumpuk di akhir tahun, kegiatan bisa secepatnya dilakukan. Sehingga manfaat ekonominya bisa lebih cepat dirasakan masyarakat,” terangnya. (TM)