Peluncuran Indikator Monitoring Center For Prevention (IKPD MCP) Tahun 2025

Berita Terkait

• Rapat Badan Musyawarah DPRD membahas Agenda Bulan Maret 20250
• Dalam Rangka Hari Jadi Ke-194 Kabupaten Purworejo Digelar Rapat Paripurna DPRD0
• Komisi III Hadiri Bisnis Matching untuk UMKM0
• Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal0
• Bimtek Katalog Elektronik Versi 60
• Pendampingan Penyusunan  LKJIP Tahun 20240
• Sekretariat DPRD Sosialisasikan Link Aduan Masyarakat 0
• Sosialisasi SE Bupati Purworejo tentang Juklak APBD Tahun 2025.0
• Komisi III menghadiri Rapat Pembahasan Rencana Bisnis Pengurus Perumda Tirta Perwitasari0
• Upacara Pembukaan POPDA Purworejo 2025 Dihadiri Komisi IV DPRD0

Berita Populer

• Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
• Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
• DPRD Purworejo Audiensi Warga Desa Wadas
• Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
• Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021
• Paripurna Dalam Rangka Pidato Perdana Bupati Setelah Dilantik
• Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
• Pimpinan DPRD Purworejo Beri Edukasi Politik Pada Generasi Muda
• Komisi II DPRD Purworejo Cek Kesiapan Revitalisasi Alun-alun Kutoarjo
• Komisi III Melakukan Kunjungan Kerja Ke DPRD Badung,Bali

Purworejo 5/3/2025, Dalam rangka Pencegahan Korupsi, KPK melakukan Peluncuran Indikator Monitoring Center For Prevention (IKPD MCP) Tahun 2025. Untuk Pemerintah Kabupaten Purworejo, kegiatan yang dilakukan melalui zoom tersebut, diikuti bersama di Ruang Command Center Dinkominfo Kabupaten Purworejo. Dihadiri oleh pj Sekretaris Daerah, R Achmad Kurniawan Kadir MPA, sejumlah OPD terkait, dan perwakilan dari Sekretariat DPRD.  Ketua DPRD , Tunaryo, S.Sos., juga mengikuti kegiatan tersebut melalui zoom.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa Esensi dari  Pengelolaan Bersama MCP adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik melalui 8 area intervensi yaitu: Perencanaan, Penganggaran , Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Publik, Peengawasan APIP, Manajemen ASN, Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Optimalisasi pajak daerah.

Seluruh daerah diharapkan agar meningkatkan kepatuhannya sebagai perwujudan amanah peraturan yang wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan  pemerintah daerah.