Pengelolaan Keuangan Daerah Diharapkan Dapat Lebih Baik

Berita Terkait

• Sosialisasi Penggunaan TTE dan Implementasi Aplikasi Srikandi0
• Komisi II Lakukan Pengawasan Tinjau Proyek Jalan Kalijambe-Cacaban Lor0
• Sekretariat DPRD Terima Anak Magang/PKL0
• Persiapan Adipura, Dinas Lingkungan Hidup adakan Monitoring Ke Sekretariat DPRD0
• Sekretariat DPRD Ikuti Sosialisasi Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu0
• Sekretaris DPRD Berikan Arahan Tenaga Non ASN0
• Sekretaris DPRD Pimpin Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Agustus0
• Forkopimda Purworejo Gelar Patroli Berskala Besar, Situasi Wilayah Kondusif0
• Sekretariat DPRD Purworejo Tetap Laksanakan Apel Pagi0
• Sekretariat DPRD Purworejo Hadiri Rakornas Produk Hukum Daerah (PHD) 2025 di Kendari0

Berita Populer

• Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-2029
• Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
• Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
• Rapat Indikator MCSP Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Daerah
• Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
• Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
• Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021
• DPRD Purworejo Audiensi Warga Desa Wadas
• Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
• Komisi III Melakukan Kunjungan Kerja Ke DPRD Badung,Bali

Dalam rangka Optimalisasi tugas dan fungsi Setwan dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dalam fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, diharapkan setwan memahami semua aturan dengan baik, khususnya pengelolaan keuangan daerah. “Cermati Peraturan Menteri  Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 agar teknis pengelolaan keuangan daerah dapat lebih baik”, hal tersebut disampaikan Dr Erwin Antoni dari Pusdiklat BPK RI, dalam acara Workshop Nasional Kabupaten Kota seluruh Indonesia (Asdeksi) hari ketiga, 5 Oktober 2025. Dalam Kesempatan tersebut Dr Erwin juga menyampaikan bahwa semua penerimaan daerah dan pengeluaran daaerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD untuk itu pelaksanaannya harus dilakukan secara tertib, Efisien, Ekonomis , Efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Sementara itu di sesi selanjutnya disampaikan oleh Drs Paskalis Baylon Meja, diantaranya membahas tentang prinsip-prinsip mekanisme kerja  instansi pemerintahan dan pengelolaan kelembagaan, diantaranya Digitalisasi layanan, kolaborasi antar perangkat daerah dan pengelolaan anggaran.

Dengan kegiatan workshop nasional Asdeksi, Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo memperoleh wawasan dan pemahaman baru yang akan menjadi bekal  dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan , memperkuat tata kelola  mendukung terwujudnya  pemerintahan daerah yang bersih efektif dan berorientasi pada pelayanan publik.