Sekretariat DPRD Lakukan Pendampingan Desa Prioritas Kemiskinan 2025

Berita Terkait

• Desk Renstra tahun 2025-2029 di hadiri setwan0
• DPRD Terima Kunjungan Kementerian Pekerja Migran Indonesia0
• Komisi I Adakan Rapat Membahas RKPD Perubahan Tahun 20250
• Rapat Indikator MCSP Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Daerah0
• Apel Rutin Senin Bertepatan Dengan Hari Kartini0
• Rapat Persiapan Musrenbang RPJMD0
• Setwan Bantul Studi Komparasi ke Sekretariat DPRD Purworejo0
• Sekretariat DPRD Terima Tim Monitoring Percepatan Penyerapan Arsip Bernilai Guna Sekunder0
• Wakil Ketua DPRD Hadiri Halal Bihalal Gubernur Jawa Tengah0
• Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-20290

Berita Populer

• Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
• Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
• Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
• DPRD Purworejo Audiensi Warga Desa Wadas
• Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021
• Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-2029
• Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
• Paripurna Dalam Rangka Pidato Perdana Bupati Setelah Dilantik
• Komisi III Melakukan Kunjungan Kerja Ke DPRD Badung,Bali
• Pimpinan DPRD Purworejo Beri Edukasi Politik Pada Generasi Muda

Purworejo, (29/04/2025) Dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purworejo, setiap OPD di Kabupaten Purworejo mendapat tugas melakukan pendampingan terhadap desa miskin di Kabupaten Purworejo. Untuk Sekretariat DPRD mendapatkan tugas melakukan pendampingan di Desa Geparang Kecamatan Purwodadi.

Berkaitan dengan hal tersebut Sekretariat DPRD telah melakukan verifikasi di Desa Geparang pada hari Selasa, 29 April 2025. Dari Sekretariat DPRD hadir Kabag Umum Keuangan, Kasubag Perencanaan keuangan, beserta rombongan. Verifikasi yang dilakukan antara lain 8 aspek PKE yaitu aspek miskin ekstrem, tidak punya jamban, tidak punya sumber air bersih/minum, tidak punya listrik, rumah tidak layak huni, disabilitas, anggota rumah tangga yang tidak bekerja dan anak tidak sekolah.