Bapemperda Bahas Raperda Perubahan PDRD

Berita Terkait

• Ketua DPRD dan Ketua Komisi I Hadiri Forum Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik Inspektorat Daerah0
• Sekretariat DPRD Selenggarakan Forum Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik4
• Pimpinan dan Anggota DPRD Saksikan Grebeg Budaya Purworejo 20260
• Anggota DPRD Dapil 6 Hadiri Musrenbang Kecamatan Bagelen0
• Anggota DPRD Dapil I Hadiri Musrenbang Kecamatan Purworejo0
• Anggota DPRD Dapil 6 Hadiri Musrenbang RKPD 2027 Kecamatan Gebang0
• Sekretariat DPRD Adakan Rapat Persiapan Dua Kegiatan Penting0
• Sosialisasi Kebijakan Anti Korupsi, Sosialisasi SK & Renja Sub UPG, SK dan Renja Sub UPR serta Sosialisasi Tim Penanganan Pengaduan dan Renja Tim Pengaduan0
• Banmus Susun Agenda Kegiatan DPRD Bulan Februari hingga Maret0
• Setwan Laksanakan Studi Komparasi ke Pekalongan0

Berita Populer

• Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-2029
• Tunaryo Pimpin DPRD Kabupaten Purworejo Periode Tahun 2024-2029
• Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
• Rapat Indikator MCSP Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Daerah
• Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
• Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
• Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
• Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
• Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021
• DPRD Purworejo Audiensi Warga Desa Wadas

PURWOREJO – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Purworejo mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dalam rapat yang digelar Senin (16/2/2026).

Rapat dipimpin Ketua Bapemperda, Jaka Hartana, didampingi Wakil Ketua Bapemperda, Danan Purnomo, serta dihadiri anggota Bapemperda, hadir Sekretaris Daerah Suranto dan perangkat daerah terkait.

Ketua Bapemperda, Jaka Hartana, menyampaikan bahwa perubahan Perda ini merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, perubahan juga dimaksudkan untuk menyesuaikan dinamika regulasi dan kebutuhan daerah.

“Perubahan ini penting agar regulasi yang ada tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya dalam rapat.

Dalam pembahasan tersebut, sejumlah poin krusial menjadi perhatian, antara lain penyesuaian objek dan tarif pajak maupun retribusi, serta mekanisme pengelolaan dan pemungutan yang lebih efektif dan akuntabel. Perangkat daerah memberikan berbagai masukan teknis guna menyempurnakan materi Raperda.

Melalui pembahasan ini, Bapemperda DPRD Purworejo menegaskan komitmennya untuk menghadirkan regulasi yang mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.