Sekretariat DPRD Purworejo Ikuti Sosialisasi dan Bimtek di DPRD Provinsi DIY

Berita Terkait

• Tim Redaktur Buletin Wakil Rakyat Matangkan Materi Siap Cetak0
• Shelter Kuliner Sepi, Pedagang Mengeluh ke Komisi III DPRD0
• Wakil Ketua DPRD Purworejo, Rokhman Dorong Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda0
• DPRD Purworejo Undang Perangkat Daerah Hadiri Rapat Paripurna Pembahasan APBD 20260
• Desk IEPK Untuk Mengukur Pengendalian Korupsi di Tingkat OPD0
• Komisi II Lakukan Pengawasan Tinjau Proyek Jalan Kalijambe-Cacaban Lor0
• Forum Group Discussion Penyusunan RIPJPID Kabupaten Purworejo0
• Dukung Adipura, Sekretariat DPRD Gelar Kerja Bakti0
• Sekretariat DPRD Terima Anak Magang/PKL0
• Persiapan Adipura, Dinas Lingkungan Hidup adakan Monitoring Ke Sekretariat DPRD0

Berita Populer

• Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-2029
• Tunaryo Pimpin DPRD Kabupaten Purworejo Periode Tahun 2024-2029
• Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
• Rapat Indikator MCSP Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Daerah
• Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
• Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
• Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
• Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
• Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021
• DPRD Purworejo Audiensi Warga Desa Wadas

Yogyakarta – Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo mengikuti kegiatan Sosialisasi Mewujudkan Meaningful Participation dalam Pembentukan Produk Hukum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi Pengelolaan JDIH berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

Kegiatan ini diselenggarakan di Sekretariat DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa, 23 September 2025, dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM, akademisi, serta praktisi hukum.

Melalui sosialisasi ini, peserta mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pentingnya keterlibatan publik yang bermakna (meaningful participation) dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah. Hal ini menjadi salah satu instrumen penting guna menghasilkan peraturan yang berkualitas, aspiratif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, dalam sesi bimbingan teknis, peserta memperoleh arahan teknis mengenai pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) agar lebih optimal, tertib, dan sesuai standar nasional. Penguatan JDIH diharapkan dapat meningkatkan transparansi, aksesibilitas, serta pelayanan informasi hukum kepada masyarakat.

Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo menilai kegiatan ini sangat strategis dalam mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur, khususnya dalam mendukung tugas DPRD pada bidang legislasi serta penyediaan layanan informasi hukum yang akurat dan mudah diakses publik.