Sosialisasi Penyusunan Program dan Kegiatan dari Dana TJSLP

Berita Terkait

• Sekretariat DPRD Lakukan Pendampingan Desa Prioritas Kemiskinan 20250
• Desk Renstra tahun 2025-2029 di hadiri setwan0
• DPRD Terima Kunjungan Kementerian Pekerja Migran Indonesia0
• Komisi I Adakan Rapat Membahas RKPD Perubahan Tahun 20250
• Rapat Indikator MCSP Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Daerah0
• Apel Rutin Senin Bertepatan Dengan Hari Kartini0
• Rapat Persiapan Musrenbang RPJMD0
• Setwan Bantul Studi Komparasi ke Sekretariat DPRD Purworejo0
• Sekretariat DPRD Terima Tim Monitoring Percepatan Penyerapan Arsip Bernilai Guna Sekunder0
• Wakil Ketua DPRD Hadiri Halal Bihalal Gubernur Jawa Tengah0

Berita Populer

• Tunaryo Pimpin DPRD Kabupaten Purworejo Periode Tahun 2024-2029
• Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-2029
• Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
• Rapat Indikator MCSP Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Daerah
• Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
• Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
• Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
• Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
• Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021
• DPRD Purworejo Audiensi Warga Desa Wadas

Bertempat di Pendopo Kabupaten Purworejo, Jumat 2 Mei 2025 telah dilaksanakan Sosialisasi Penyusunan Program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Tanggung Jawab Sosial fan Lingkungan Perusahaan (TJLSP). Acara di ikuti oleh Perwakklan OPD dan BUMN, BUMD di Kabupaten Purworejo. Dari Sekretariat DPRD hadir kabag Umum dan Keuangan.

Acara di buka oleh Pj. Sekretaris Dearah Kabupaten Purworejo Drs R achmad Kurniawan Kadir M.PA. yang menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan sarana kolaborasi antara Pemda dengan BUMN BUMD untuk bersinergi membangun Purworejo.

Narasumber dari Kemendagri, Didi Untung Wijayadi, SH, Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Direktorat Sinkronisasi Urusan

Pemerintahan Daerah II, Ditjen Bina Pembangunan

Daerah.