DPRD Purworejo Fasilitasi Dialog Publik Terkait Usulan Lima Hari Sekolah

Berita Terkait

• DPRD Purworejo Serap Aspirasi Masyarakat dalam Reses Masa Persidangan II 20250
• Rapat Paripurna DPRD: Rancangan KUA-PPAS 2026 Disepakati untuk Dibahas Lebih Lanjut0
• Pansus DPRD Purworejo Tuntaskan Pembahasan Dua Raperda Strategis0
• DPRD Purworejo Dorong Perbaikan Iklim Investasi dan Antisipasi Anggaran dalam Pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 20250
• Sekretariat DPRD Purworejo Ikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 20250
• Sekretariat DPRD Pacitan Kunjungi DPRD Purworejo, Bahas Fasilitasi dan Layanan Anggota Dewan0
• DPRD Purworejo Gelar Rapat Bedah LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 20240
• Evaluasi Dalam Rangka Perbaikan Kinerja di Sekretariat DPRD0
• Halal Bihalal Keluarga Besar DPRD dan Sekretariat DPRD0
• Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-20290

Berita Populer

• GASPOL189 Klik disini Gess Komisi III mengundang Dinhub
• Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-2029
• Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
• Tunaryo Pimpin DPRD Kabupaten Purworejo Periode Tahun 2024-2029
• Rapat Indikator MCSP Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Daerah
• Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
• Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
• Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
• Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
• Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021

PURWOREJO – Wacana penerapan sistem lima hari sekolah di Kabupaten Purworejo terus menuai beragam respon dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Menyikapi dinamika ini, DPRD Kabupaten Purworejo melalui Komisi IV mengambil langkah proaktif dengan mengundang berbagai pihak dalam forum dialog terbuka untuk mendalami pro dan kontra atas usulan tersebut.

Dalam pertemuan yang digelar di ruang rapat DPRD Purworejo pada Kamis (17/7/2025), Komisi IV menghadirkan perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), serta organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Ketua Komisi IV, Sri Susilowati, S.E., menegaskan pentingnya mendengarkan seluruh aspirasi sebelum mengambil sikap atas usulan tersebut.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan tidak hanya mempertimbangkan sisi teknis, tetapi juga berdampak positif bagi siswa, keluarga, dan masyarakat secara luas,” ujarnya.

PGRI Kabupaten Purworejo menyampaikan bahwa sistem lima hari sekolah telah diterapkan secara terbatas di beberapa satuan pendidikan. Namun demikian, implementasi tersebut masih menyisakan berbagai tantangan, termasuk penyesuaian kurikulum, beban kerja guru, dan durasi kegiatan belajar yang cukup panjang.

Sikap tegas disampaikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Purworejo yang menyatakan penolakan terhadap penerapan lima hari sekolah. Ketua PCNU Purworejo, Muhammad Haekal, menilai bahwa pengurangan hari sekolah formal dapat berdampak langsung pada berkurangnya waktu anak untuk mengikuti kegiatan pendidikan agama nonformal seperti madrasah diniyah dan TPQ.

"Kami khawatir karakter anak akan terganggu karena waktu bersama keluarga dan kegiatan spiritual semakin berkurang," tegasnya.

Sementara itu, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Purworejo menyampaikan pandangan bahwa kebijakan pendidikan harus dilandasi oleh kajian akademik dan pendekatan yang holistik. Mereka mengingatkan agar pengambilan kebijakan tidak hanya mempertimbangkan efektivitas belajar di sekolah, tetapi juga memperhatikan dimensi mental, sosial, dan religius anak.

Muhammadiyah mendorong pemerintah untuk melibatkan semua pihak dalam perumusan kebijakan dan mengedepankan asas keseimbangan antara pendidikan formal dan nonformal.

Dengan adanya forum ini, DPRD Purworejo berharap dapat menjadi jembatan dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat. DPRD berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu strategis di sektor pendidikan demi mewujudkan kebijakan yang inklusif, bijak, dan berpihak pada kepentingan generasi muda.