DPRD Purworejo Gagas Tiga Raperda Inisiatif, BPJS Ketenagakerjaan dan Cek Kesehatan Gratis

Berita Terkait

• Bapemperda Gelar Rapat Penyusunan Rancangan Awal Propemperda Tahun 20260
• Badan Musyawarah Gelar Rapat Penyusunan Agenda Kegiatan DPRD bulan Agustus dan Desember0
• Bapperida Gelar Sosialisasi dan Koordinasi Inovasi Daerah, Kabag Umum dan Keuangan Hadir Dampingi Tim Pengelola0

Berita Populer

• Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-2029
• Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
• Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
• Rapat Indikator MCSP Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Daerah
• Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
• Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
• Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021
• DPRD Purworejo Audiensi Warga Desa Wadas
• Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
• Komisi III Melakukan Kunjungan Kerja Ke DPRD Badung,Bali

Purworejo-Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas rencana inisiatif tiga rancangan peraturan daerah (Raperda). Pertemuan berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Purworejo, Selasa (19/08/2025).

Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Purworejo beserta jajaran, Kepala DP3APMD Purworejo, serta perwakilan dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo. 

Ketua Komisi IV DPRD Purworejo, Sri Sulistiowati menjelaskan, rapat kali ini fokus pada tiga isu penting. Pertama, terkait penanganan stunting yang angka prevalensinya di Purworejo masih cukup tinggi. 

"Saat ini angka stunting masih di atas 14 persen. Padahal target di akhir masa jabatan bupati hanya 0 koma sekian persen. Karena itu kami berinisiatif membuat raperda penanganan stunting," katanya.

Lanjutnya, Komisi IV juga mendorong lahirnya raperda tentang BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga nonformal, khususnya kader posyandu yang selama ini hanya mendapatkan insentif minim. 

"Kader posyandu sudah puluhan tahun bekerja, tetapi belum mendapat perlindungan jaminan sosial. Kami ingin melalui perda nanti, mereka bisa di cover melalui APBD maupun dana desa," tambahnya.

Selain itu, raperda tentang pelayanan cek kesehatan gratis. Menurut Sri, program pemeriksaan kesehatan yang ada saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat. 

"Banyak warga yang belum memanfaatkan karena berbagai alasan, padahal deteksi dini sangat penting. Dengan perda ini, desa dan OPD terkait bisa lebih mendorong masyarakat agar sadar kesehatan," pungkasnya.