Pansus 3 DPRD Bahas Hasil Fasilitasi Gubernur tentang Perlindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional

Berita Terkait

• Pansus 2 DPRD Bahas Hasil Fasilitasi Gubernur tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman0
• Rapat Paripurna Penyampaian RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-20290
• Musrenbang Dalam Rangka RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20290
• Komisi III melaksanakan Rapat dengan Dinporapar0
• Komisi III melaksanakan rapat dengan GHM0
• Komisi III rapat dengan Dinhub terkait pembahasan RKPD Perubahan TA 20250
• Ketua Komisi IV ikuti Upacara Pemberangkatan Satgas BGC TNI KONGA XXXIX-G MONUSCO TA 2025 Yonif 412/BES/6/2 Kostrad0
• DPRD Kabupaten Purworejo Gelar Rapat Paripurna Penyerahan Rekomendasi RPJMD 20240
• Komisi IV Bahas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 20240
• Komisi II Bahas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 20240

Berita Populer

• Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-2029
• Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
• Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
• Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
• Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
• Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021
• DPRD Purworejo Audiensi Warga Desa Wadas
• Komisi III Melakukan Kunjungan Kerja Ke DPRD Badung,Bali
• Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
• Rapat Indikator MCSP Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Daerah

Senin, 19 Mei 2025 Pansus 3 membahas Hasil Faslitasi Gubernur atas Raperda tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus 3 Danan Purnomo dihadiri Anggota Pansus 3 dan Perangkat Daerah terkait.
Dalam rapat ini dilakukan penyesuaian terhadap hasil fasilitasi Gubernur atas raperda ini antara lain penambahan dasar hukum, rujukan pasal, konsistensi dalam penulisan kata  dan rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.
Ditambahkan  rumusan jangka waktu penyelesaian peraturan pelaksanaan dalam Ketentuan Penutup. Setelah dilakukan pembahasan hasil Fasilitasi Gubernur akan ditindaklanjuti dengan Paripurna DPRD atas raperda ini.