▴GOL KPK▴ Berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 100.3.3.2/495/2025 Tanggal 26 Juli 2025 tentang Pembebasan Sanksi Administratif berupa Bunga dan/atau Denda bagi Wajib Pajak Atas Tunggakan Pembayaran Pajak Daerah di . . .
PURWOREJO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan . . .
Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo menggelar rapat kerja bersama sejumlah kepala perangkat daerah untuk membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2026 . . .
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo menggelar Rapat Kerja bersama Perangkat Daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara . . .
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo melalui Komisi II melaksanakan Rapat Kerja dengan Perangkat Daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran . . .
PURWOREJO – Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo menerima audiensi dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Purworejo pada Jumat (19/7/2025). Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat paripurna . . .
PURWOREJO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian hasil kegiatan reses anggota dewan masa persidangan II Tahun 2025. Rapat yang digelar . . .
Purworejo – Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo mendampingi pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Purworejo dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran . . .
Purworejo – Dalam rangka memastikan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo turut berpartisipasi dalam Forum Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2025 . . .
PURWOREJO – Komitmen DPRD Kabupaten Purworejo dalam mendukung pembangunan daerah kembali ditunjukkan melalui penuntasan pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis oleh dua Panitia Khusus . . .
.jpg)
SOTK
