
- Pidato Kenegaraan Presiden Jadi Inspirasi DPRD Purworejo Memperkuat Program Pembangunan
- Pimpinan DPRD Hadiri Undangan Rapat Koordinasi dengan DPD RI
- Bapemperda Gelar Rapat Penyusunan Rancangan Awal Propemperda Tahun 2026
- Badan Musyawarah Gelar Rapat Penyusunan Agenda Kegiatan DPRD bulan Agustus dan Desember
- DPRD Kabupaten Purworejo Terima Kunjungan Kerja DPRD Karanganyar
- DPRD Purworejo Gelar “DPRD Menyapa” Tampung Aspirasi Petani Milenial
- Sekretariat DPRD Purworejo Terima Kunjungan Kerja dari Komisi 1 DPRD Klaten
- DPRD Kabupaten Purworejo Gelar Rapat Paripurna Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026
- Sekretariat DPRD Purworejo Gelar Final Checking Persiapan HUT ke-80 RI
- Rapat Persiapan Peringatan HUT ke-80 RI Kabupaten Purworejo
Pimpinan DPRD Hadiri Undangan Rapat Koordinasi dengan DPD RI
Berita Terkait
- DPRD Purworejo Gelar “DPRD Menyapa” Tampung Aspirasi Petani Milenial0
- Sekretariat DPRD Hadiri Rapat Penyusunan Laporan Keuangan SKPD0
- Rapat Banggar Perubahan APBD 20250
- Rapat Internal Sekretariat DPRD Evaluasi Kinerja Hingga Bulan Juni 20250
- Verivikasi Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-20290
- Sinergi dan Kolaborasi, Kunci Keberhasilan Reformasi Birokrasi0
- Sekwan Hadiri Peningkatan kapasitas SDM dan Rapat Kerja XIV Asdeksi Nasional Tahun 20250
- Desk Penelitian Perubahan RKA Tahun Anggaran 20250
- Sekwan Hadiri Rapat Evaluasi RKPD Triwulan II0
- Sekretariat DPRD Hadiri Rapat Usulan SHSBJ0
Berita Populer
- Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-2029
- Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
- Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
- Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
- Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
- DPRD Purworejo Audiensi Warga Desa Wadas
- Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021
- Komisi III Melakukan Kunjungan Kerja Ke DPRD Badung,Bali
- Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
- Pimpinan DPRD Purworejo Beri Edukasi Politik Pada Generasi Muda

Rabu, 13 Agustus 2025 Wakil Ketua DPRD H. Fran Suharmaji, SE. MM didampingi Ketua Komisi 2 Bidang Pembangunan Alipman Syafi’I, SE bertempat di Gedung Nusantara V Komplek MPR/DPR/DPD RI di Jakarta.
Rapat Koordinasi dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, dengan Tema Rapat "Pembangunan Infrastruktur di Kawasan DIY dan Jasela untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Pangan’.
Rapat Koordinasi ini diadakan dalam rangka menindaklanjuti hasil penyerapan aspirasi masyarakat oleh Anggota DPD RI di Sub Wilayah Barat II (Jawa,Bali, Nusa Tenggara) serta dalam rangka mendukung agenda pemerintah terkait pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui pengembangan infrastruktur di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah Selatan (Jasela), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memandang perlu adanya kolaborasi kebijakan antar pemangku kepentingan di kawasan tersebut.
Narasumber kegiatan ini adalah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan KewilayahanDr. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc dan Dubes Seychelles untuk Republik Indonesia Nico Barito.
Kegiatan rapat koordinasi dan konferensi ini diselenggarakan dengan melibatkan semua stakeholder terkait dengan tujuan Mengeidentifikasi potensi dan permasalahan dalam mengembangkan potensi di sektor agro, maritim, dan pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan
ekonomi kawasan regional dan nasional, Mengkaji berbagai alternatif dan skema kebijakan bagi pengembangan ekonomi dan ketahanan pangan dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat dan dibutuhkan untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan di wilayah DIY dan Jawa Tengah Selatan.
Kegiatan ini merupakan agenda strategis kerjasama antara DPD RI, Pemerintah Daerah, dan Keluarga Alumni Unsoed serta berbagai lembaga kemasyarakatan lainya. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk terselenggaranya acara ini dan mencapai hasil yang dapat diimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat luas.