Desk Kertas Kerja Pra Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA 2025

Berita Terkait

• Pansus 3 DPRD Bahas Hasil Fasilitasi Gubernur tentang Perlindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional0
• Pansus 2 DPRD Bahas Hasil Fasilitasi Gubernur tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman0
• Rapat Paripurna Penyampaian RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-20290
• Musrenbang Dalam Rangka RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20290
• Komisi III melaksanakan Rapat dengan Dinporapar0
• Komisi III melaksanakan rapat dengan GHM0
• Komisi III rapat dengan Dinhub terkait pembahasan RKPD Perubahan TA 20250
• Ketua Komisi IV ikuti Upacara Pemberangkatan Satgas BGC TNI KONGA XXXIX-G MONUSCO TA 2025 Yonif 412/BES/6/2 Kostrad0
• DPRD Kabupaten Purworejo Gelar Rapat Paripurna Penyerahan Rekomendasi RPJMD 20240
• Komisi IV Bahas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 20240

Berita Populer

• Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-2029
• Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
• Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
• Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
• Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
• Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021
• DPRD Purworejo Audiensi Warga Desa Wadas
• Rapat Indikator MCSP Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Daerah
• Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
• Komisi III Melakukan Kunjungan Kerja Ke DPRD Badung,Bali

Selasa, 27 Mei 2025 telah dilaksanakan desk Kertas Kerja Pra Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 bertempat di Ruang Rapat Lantai 1 BPKPAD Kabupaten Purworejo berdasarkan undangan Kepala BPKPAD Nomor 900.1.12.1/1968/2025 tanggal 23 Mei 2025.

Hadir dalam desk tersebut pengelola bahan perencanaan Sekretariat DPRD. Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan pencermatan terhadap Kertas Kerja Pra Rancangan KUA dan Perubahan PPAS yang merupakan dokumen penting dalam proses penyusunan anggaran daerah yang akan digunakan sebagai dasar untuk membuat perubahan APBD.