Ketua DPRD Tekankan Pentingnya Kolaborasi dalam Penyusunan RPJMD 2025-2029

Berita Terkait

• Sosialisasi Penyusunan Program dan Kegiatan dari Dana TJSLP0
• Sekretariat DPRD Lakukan Pendampingan Desa Prioritas Kemiskinan 20250
• Desk Renstra tahun 2025-2029 di hadiri setwan0
• DPRD Terima Kunjungan Kementerian Pekerja Migran Indonesia0
• Komisi I Adakan Rapat Membahas RKPD Perubahan Tahun 20250
• Rapat Indikator MCSP Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Daerah0
• Apel Rutin Senin Bertepatan Dengan Hari Kartini0
• Rapat Persiapan Musrenbang RPJMD0
• Setwan Bantul Studi Komparasi ke Sekretariat DPRD Purworejo0
• Sekretariat DPRD Terima Tim Monitoring Percepatan Penyerapan Arsip Bernilai Guna Sekunder0

Berita Populer

• Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-2029
• Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
• Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
• Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
• Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
• Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021
• DPRD Purworejo Audiensi Warga Desa Wadas
• Komisi III Melakukan Kunjungan Kerja Ke DPRD Badung,Bali
• Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
• Rapat Indikator MCSP Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Daerah

Purworejo, 5 Mei 2025. Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Tunaryo, menegaskan pentingnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum strategis untuk menyusun arah pembangunan daerah lima tahun ke depan. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan pada pelaksanaan Musrenbang RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029.

Tunaryo menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan forum musyawarah para pemangku kepentingan yang bertujuan membahas dan menyepakati rancangan RPJMD agar menjadi dokumen yang tajam, selaras, dan berkualitas. Forum ini diharapkan dapat menghasilkan penajaman, penyelarasan, klarifikasi, serta penyempurnaan terhadap rancangan tersebut, sekaligus menghimpun masukan dan komitmen dari berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah.
Ia menekankan bahwa penyusunan RPJMD tidak hanya harus cermat secara substansi, tetapi juga memenuhi aspek formal, operasional, dan faktual sesuai dengan berbagai regulasi yang berlaku. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
Tunaryo juga menggarisbawahi peran strategis DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki kewajiban menyampaikan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses, pengawasan, serta dari alat kelengkapan dan fraksi-fraksi DPRD, yang kemudian dirumuskan dalam pokok-pokok pikiran DPRD.
“Pelibatan DPRD secara aktif dan intensif dalam setiap proses dan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat serta tersosialisasikan secara baik,” ujarnya. Ia menambahkan, DPRD akan senantiasa menjadi mitra strategis pemerintah daerah selama lima tahun ke depan dalam mengawal arah kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat.
Dalam sambutannya, Tunaryo juga meminta Pemerintah Daerah agar mencermati kembali masukan yang telah disepakati dalam Nota Kesepakatan Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, khususnya catatan-catatan strategis yang pernah disampaikan dalam rapat kerja maupun rapat paripurna.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memfokuskan kinerja pada tiga prioritas utama pembangunan lima tahun ke depan, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, penguatan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM, pertanian modern, industri kreatif, dan pariwisata lokal, serta peningkatan kualitas layanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.
Dirinya juga berharap perencanaan yang disusun melalui Musrenbang ini dapat benar-benar menyentuh isu-isu strategis dan tantangan yang semakin kompleks. Ia menekankan pentingnya prinsip keterpaduan, kolaborasi, dan koordinasi antar pihak dalam menyusun perencanaan yang berkualitas dan menyeluruh.
“Semoga melalui Musrenbang ini dapat terwujud kesamaan pandang dan pemahaman terhadap kebijakan serta prioritas pembangunan, dan menjadi komitmen bersama untuk mengimplementasikannya demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo,” pungkasnya.