Komisi I DPRD Purworejo Lakukan Pengawasan Pelayanan Publik di Kecamatan Kaligesing

Berita Terkait

• DPRD Purworejo Gagas Tiga Raperda Inisiatif, BPJS Ketenagakerjaan dan Cek Kesehatan Gratis0
• Bapemperda Gelar Rapat Penyusunan Rancangan Awal Propemperda Tahun 20260
• Badan Musyawarah Gelar Rapat Penyusunan Agenda Kegiatan DPRD bulan Agustus dan Desember0
• Bapperida Gelar Sosialisasi dan Koordinasi Inovasi Daerah, Kabag Umum dan Keuangan Hadir Dampingi Tim Pengelola0

Berita Populer

• Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-2029
• Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
• Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
• Rapat Indikator MCSP Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Daerah
• Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
• Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
• Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021
• DPRD Purworejo Audiensi Warga Desa Wadas
• Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
• Komisi III Melakukan Kunjungan Kerja Ke DPRD Badung,Bali

 Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan pengawasan dalam daerah dengan menyambangi Kantor Kecamatan Kaligesing, Selasa (19/8/2025). 

 

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelayanan publik di tingkat kecamatan berjalan baik sekaligus menyerap berbagai aspirasi dari pemerintah di lini bawah.

 

Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Purworejo, Budi Sunaryo, didampingi seluruh anggota. Setibanya di kantor kecamatan, mereka diterima oleh Kasi Pemerintahan dan Kasi Pembangunan, lantaran Plt Camat Kaligesing Agung Supriyanto sedang mengikuti rapat di Purworejo.

 

Dalam kesempatan itu, Budi Sunaryo menegaskan bahwa pengawasan dilakukan tidak hanya sebatas melihat pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan surat pindah, melainkan juga menyentuh aspek lain yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Komisi I ingin mengetahui sejauh mana penerapan digitalisasi pelayanan publik berjalan di kecamatan serta bagaimana koordinasi antara pihak kecamatan dengan desa dan kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

 

Selain itu, Komisi I juga menyoroti persoalan ketenteraman dan ketertiban. Pihaknya menanyakan langkah-langkah kecamatan dalam mendukung penertiban tempat usaha tidak berizin seperti karaoke dan warung remang, sekaligus melihat kondisi keamanan masyarakat, termasuk peran Satpol PP dan Linmas. Tidak kalah penting, strategi pencegahan potensi konflik sosial atau gesekan antarwarga juga menjadi bahan pengawasan.

 

Dalam bidang pembangunan, DPRD menanyakan program prioritas yang tengah dijalankan kecamatan pada tahun ini, beserta kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur baik yang bersumber dari APBD maupun Dana Desa. Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa agar tepat sasaran turut menjadi perhatian.

 

Budi juga menyinggung aspek kelembagaan dan aparatur, terutama terkait kondisi SDM di kecamatan, kecukupan tenaga kerja sesuai kompetensi, serta kendala yang masih dihadapi dalam peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Ia menilai penting pula untuk memetakan kebutuhan sarana dan prasarana tambahan, seperti gedung pelayanan, peralatan IT, maupun transportasi dinas.

 

Dari sisi sosial kemasyarakatan, Komisi I menanyakan bagaimana peran kecamatan dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi dampak sosial seperti pengangguran dan masalah kepemudaan. Sinergi kecamatan dengan organisasi masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat juga dinilai penting dalam membangun partisipasi warga.

 

“Semua hal ini kami dalami agar DPRD mendapat gambaran utuh mengenai kondisi di lapangan. Nantinya, hasil pengawasan akan menjadi bahan rekomendasi maupun dorongan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegas Budi Sunaryo.

 

Menanggapi hal tersebut, Dwi Kelik Setyawan selaku Kasi Pemberdayaan didampingi Bambang Febru, Kasi Pembangunan Kecamatan Kaligesing, menyampaikan bahwa pelayanan kependudukan di wilayah Kaligesing sejauh ini berjalan lancar. Menurutnya, digitalisasi pelayanan juga sudah berjalan optimal. 

 

“Alhamdulillah, pelayanan masyarakat di Kaligesing tidak menemui kendala berarti. Kami berkoordinasi dengan desa-desa secara rutin agar penyelenggaraan pemerintahan tetap sejalan,” jelasnya.

---