Komisi I Inisiasi Evaluasi Komprehensif Perda Hukum dan Pemerintahan

Berita Terkait

• Pimpinan DPRD Turut Lepas Jamaah Calon Haji, Tekankan Kesiapan Fisik dan Mental0
• DPRD Purworejo Dukung Standarisasi Pariwisata Ramah Muslim untuk Tingkatkan Kunjungan Wisata0
• Sekretariat DPRD Ikuti Sosialisasi Survei Kepuasan Masyarakat Online0
• Tingkatkan Tata Kelola Kearsipan, Sekretariat DPRD Gelar Pembinaan Kearsipan0
• Optimalkan Kinerja di Tengah Efisiensi, Komisi A Kota Magelang Studi Komparasi ke DPRD Purworejo 0
• Tingkatkan Kapasitas Bidang Infrastruktur, Komisi C DPRD Kota Magelang Sambangi DPRD Purworejo 0
• Sekretaris DPRD Tekankan Ketertiban Administrasi dan Digitalisasi Arsip 0
• Komisi III Hadiri FGD Raperda Kepariwisataan, Dorong Penguatan Sektor Wisata 0
• Komisi III DPRD Hadiri FGD Raperda Kepariwisataan, Dorong Penguatan Sektor Pariwosata0
• Optimalkan Kinerja Di Tengah Efisiensi, Komisi A DPRD Kota Magelang Studi Komparasi ke Purworejo0

Berita Populer

• Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-2029
• Tunaryo Pimpin DPRD Kabupaten Purworejo Periode Tahun 2024-2029
• Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
• Rapat Indikator MCSP Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Daerah
• Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
• Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
• Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
• Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
• Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021
• DPRD Purworejo Audiensi Warga Desa Wadas

Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo melakukan langkah strategis dalam penguatan produk hukum daerah dengan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Tahap I. Kegiatan ini membahas Penyusunan Kajian Perundang-undangan Evaluasi Komprehensif Peraturan Daerah Bidang Hukum dan Pemerintahan dalam mendukung penyusunan Propemperda Kabupaten Purworejo. Forum tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 9 Mei 2026, bertempat di Kopi Jolotundo, Wates, Kabupaten Kulon Progo.

Kegiatan yang bekerja sama dengan CV Jaringan Strategis Nasional (JSN) ini melibatkan berbagai perangkat daerah untuk memberikan masukan yang komprehensif. Forum ini menghadirkan perwakilan dari berbagai instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, di antaranya:

 * Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo.

 * Bapperida Kabupaten Purworejo.

 * Bapemperda DPRD Kabupaten Purworejo.

 * Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.

 * Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPPAPMD) Kabupaten Purworejo.

 * Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo.

 * Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo.

 * Badan Keuangan Daerah (BKAD) Kabupaten Purworejo.

 * Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

 * Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo.

Dalam sambutannya, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo, Budi Sunaryo, S.Sos., menekankan bahwa evaluasi ini merupakan langkah antisipatif terhadap dinamika aturan di tingkat pusat. Beliau menyoroti pentingnya menyikapi kehadiran PP Nomor 16 Tahun 2026 yang memiliki kaitan erat dengan agenda daerah dalam waktu dekat.

"Evaluasi komprehensif ini menjadi sangat mendesak, terutama untuk menyelaraskan regulasi kita dengan PP Nomor 16 Tahun 2026, khususnya terkait persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan segera dilaksanakan. Kita harus memastikan seluruh tahapan memiliki payung hukum yang kuat dan sesuai dengan ketentuan terbaru agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari," tegas Budi Sunaryo.

Melalui kajian ini, diharapkan produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Purworejo semakin berkualitas, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan memiliki konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.