Sekretariat DPRD melaksanakan sumpah Janji Netralitas

Berita Terkait

• Ibu Estri Utami di lantik Wakil Ketua DPRD0
• Undangan Evaluasi Kinerja0
• Motif Batik Adipurwo Purworejo Tampil Pada Fashion Show Dekranasda0
• Sembilan Parpol Terima Bankeu Tahap II Senilai Total Rp 482,2 Juta0
• Dibuka Pjs Bupati, Pameran Museum Tosan Aji Berlangsung 3 Hari0
• Kunker ke Glamping DeLoano, Pjs Bupati Tekankan Pariwisata Terintegrasi0
• KPU Purworejo Fasilitasi APK dan Bahan Kampanye untuk Paslon0
• Pjs Bupati Tendang Bola, Tandai Dimulainya Kompetisi Askab PSSI Purworejo0
• Study Komparasi Setwan Kab. Purworejo ke Setwan DPRD Kab. Kediri0
• Study Komparasi Setwan Kab. Purworejo ke Setwan Kab. Nganjuk0

Berita Populer

• Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-2029
• Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
• Tunaryo Pimpin DPRD Kabupaten Purworejo Periode Tahun 2024-2029
• Rapat Indikator MCSP Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Daerah
• Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
• Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
• Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
• Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
• Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021
• DPRD Purworejo Audiensi Warga Desa Wadas

Sekretariat DPRD  mengikrarkan Sumpah Janji Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bertempat di Kantor Sekretariat DPRD. Sumpah janji netralitas diikuti oleh seluruh pegawai Setwan, yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD

Dalam arahannya, Sekretaris DPRD mengatakan seluruh ASN baik itu PNS atau PPPK yang sudah mengucapkan sumpah janji netralitas agar dapat menjaga netralitasnya dan tidak memihak atau mendukung salah satu paslon.

Ia berharap ASN tidak berpihak kepada salah satu paslon, dan seluruh ASN Setwan selalu bijak dalam melakukan aktivitasnya selama proses Pilkada berlangsung.

Netralitas seorang ASN /PNS dalam segala bentuk kegiatan pemilihan sebenarnya sudah menjadi keharusan. Ada 2 pokok aturan perundang-undangan yang mendasarinya, yaitu pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara jelas disebutkan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

“Ya, saya ingin kita semua dapat menjaga nama baik ASN dan selalu berhati-hati serta tidak terjebak dalam pengaruh apapun selama proses pilkada berlangsung