Sekretariat DPRD melaksanakan sumpah Janji Netralitas

Berita Terkait

• Ibu Estri Utami di lantik Wakil Ketua DPRD0
• Undangan Evaluasi Kinerja0
• Motif Batik Adipurwo Purworejo Tampil Pada Fashion Show Dekranasda0
• Sembilan Parpol Terima Bankeu Tahap II Senilai Total Rp 482,2 Juta0
• Dibuka Pjs Bupati, Pameran Museum Tosan Aji Berlangsung 3 Hari0
• Kunker ke Glamping DeLoano, Pjs Bupati Tekankan Pariwisata Terintegrasi0
• KPU Purworejo Fasilitasi APK dan Bahan Kampanye untuk Paslon0
• Pjs Bupati Tendang Bola, Tandai Dimulainya Kompetisi Askab PSSI Purworejo0
• Study Komparasi Setwan Kab. Purworejo ke Setwan DPRD Kab. Kediri0
• Study Komparasi Setwan Kab. Purworejo ke Setwan Kab. Nganjuk0

Berita Populer

• Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
• Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
• DPRD Purworejo Audiensi Warga Desa Wadas
• Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
• Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021
• Paripurna Dalam Rangka Pidato Perdana Bupati Setelah Dilantik
• Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
• Pimpinan DPRD Purworejo Beri Edukasi Politik Pada Generasi Muda
• Komisi II DPRD Purworejo Cek Kesiapan Revitalisasi Alun-alun Kutoarjo
• Komisi III Melakukan Kunjungan Kerja Ke DPRD Badung,Bali

Sekretariat DPRD  mengikrarkan Sumpah Janji Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bertempat di Kantor Sekretariat DPRD. Sumpah janji netralitas diikuti oleh seluruh pegawai Setwan, yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD

Dalam arahannya, Sekretaris DPRD mengatakan seluruh ASN baik itu PNS atau PPPK yang sudah mengucapkan sumpah janji netralitas agar dapat menjaga netralitasnya dan tidak memihak atau mendukung salah satu paslon.

Ia berharap ASN tidak berpihak kepada salah satu paslon, dan seluruh ASN Setwan selalu bijak dalam melakukan aktivitasnya selama proses Pilkada berlangsung.

Netralitas seorang ASN /PNS dalam segala bentuk kegiatan pemilihan sebenarnya sudah menjadi keharusan. Ada 2 pokok aturan perundang-undangan yang mendasarinya, yaitu pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara jelas disebutkan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

“Ya, saya ingin kita semua dapat menjaga nama baik ASN dan selalu berhati-hati serta tidak terjebak dalam pengaruh apapun selama proses pilkada berlangsung