DPRD Sampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap LKPJ Bupati Purworejo TA 2025

Berita Terkait

• Bupati Sampaikan LKPJ Akhir TA 2025 kepada DPRD0
• DPRD Hadiri Musrenbang RKPD 2027, Pemkab Dorong Penguatan Infrastruktur 0
• Paripurna Penyampaian Raperda Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah0
• Paripurna Peresmian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Antar Waktu0
• DPRD Purworejo Setujui Hibah Tanah untuk Pembangunan Kantor Imigrasi0
• Rapat Paripurna DPRD Purworejo Umumkan Calon Pengganti Unsur Pimpinan0
• Sekretariat DPRD Gelar Sosialisasi Kamus Pokir 20270
• DPRD Bersama Bupati Purworejo Gelar Paripurna Penandatanganan Persetujuan Bersama Raperda Penyertaan Modal pada BUMD0
• Pembahasan Kamus Pokir DPRD Purworejo Tahun 20270
• Bapemperda Hadiri Zoom Meeting Pembahasan Tahap II Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah0

Berita Populer

• Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-2029
• Tunaryo Pimpin DPRD Kabupaten Purworejo Periode Tahun 2024-2029
• Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
• Rapat Indikator MCSP Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Daerah
• Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
• Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
• Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
• Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
• Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021
• DPRD Purworejo Audiensi Warga Desa Wadas

PURWOREJO – DPRD Kabupaten Purworejo menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purworejo akhir Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa (31/3/2026).

Pemandangan umum fraksi disampaikan oleh Much Dahlan dari Fraksi PKB mewakili fraksi-fraksi DPRD. Dalam penyampaiannya, fraksi-fraksi DPRD mengawali dengan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah, seraya berharap momentum tersebut menjadi awal yang suci untuk mempererat silaturahmi serta memperkuat komitmen dalam membangun daerah.

Selain itu, fraksi-fraksi juga menyampaikan apresiasi atas berbagai capaian dan prestasi yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu yang relatif singkat. Capaian tersebut dinilai sebagai hasil dari kerja keras Bupati beserta jajaran perangkat daerah yang saling bersinergi.

Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa LKPJ merupakan bagian penting dari mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. LKPJ menjadi instrumen strategis untuk menilai kinerja pemerintah daerah, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil pembangunan.

Memasuki substansi, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan sejumlah catatan, masukan, dan kritik konstruktif. Di antaranya terkait peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM), khususnya di bidang pendidikan. Fraksi menilai bahwa indikator pendidikan masih lebih menitikberatkan pada lama sekolah dibandingkan kualitas, sehingga berdampak pada menurunnya daya saing, terutama di sekolah negeri.

Selain itu, fraksi juga menyoroti belum tercapainya target PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang jauh di bawah target. Padahal sektor tersebut merupakan sektor unggulan daerah. Tingkat pengangguran terbuka yang masih di atas target juga menjadi perhatian, terlebih jika dibandingkan dengan tingginya capaian di bidang tenaga kerja, koperasi dan UKM, serta investasi.

Di bidang perumahan dan kawasan permukiman, fraksi menilai masih lemahnya penegakan aturan terhadap pengembang terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Sementara itu, dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, fraksi menyoroti penggunaan data risiko bencana yang dinilai sudah tidak relevan.

Fraksi juga menekankan perlunya peningkatan kompetensi tenaga kerja serta penyediaan instruktur yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini dinilai penting mengingat masih rendahnya keterampilan pencari kerja yang berdampak pada tingginya angka pengangguran.

Meski memberikan berbagai catatan kritis, fraksi-fraksi DPRD pada akhirnya menyatakan dapat menerima LKPJ Bupati Purworejo Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.

Rapat paripurna ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.