Rapat Koordinasi Penilaian Kematangan Organisasi

Berita Terkait

• Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi OPD0
• Rapat TAPD Bahas Raperda APBD 20260
• DPRD Kabupaten Purworejo Terima Kunjungan Koordinasi Komisi I DPRD Kabupaten Sukoharjo0
• Sekretaris DPRD Tekankan Jajarannya Harus Bersih dari Suap dan Gratifikasi0
• DPRD Purworejo Tugaskan Pegawai Ikuti Apel Kehormatan dan Upacara HUT ke-80 RI0
• Sekretariat DPRD Purworejo Terima Kunjungan Kerja dari Komisi 1 DPRD Klaten0
• Sekretariat DPRD Purworejo Gelar Final Checking Persiapan HUT ke-80 RI0
• Rapat Persiapan Peringatan HUT ke-80 RI Kabupaten Purworejo0
• Setwan Purworejo Terima Kunjungan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang0
• Sekretariat DPRD Purworejo Hadiri Penguatan SDM Tentang Penguatan Komunikasi Asertif dan Penyusunan Propemperda0

Berita Populer

• Tunaryo Pimpin DPRD Kabupaten Purworejo Periode Tahun 2024-2029
• Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-2029
• Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
• Rapat Indikator MCSP Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Daerah
• Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
• Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
• Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
• Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
• Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021
• DPRD Purworejo Audiensi Warga Desa Wadas

Dalam rangka evaluasi Penilaian Kematangan OPD tahun 2025, telah dilaksanakan Rakor di Ruang Otonom, Senin 8 September 2025. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan-perwakilan dari OPD di Kabupaten Purworejo. Dari Sekretariat DPRD hadir Kabag Umum dan Keuangan Ulik Sri Widiatmi, S. Sos, MAP.

Manfaat kematangan organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, optimalisasi kinerja organisasi, serta peningkatan kualitas dan keberlanjutan pembangunan daerah. Kematangan OPD memastikan organisasi mampu melaksanakan fungsi pemerintahan secara maksimal, cepat, dan bertanggung jawab, serta dapat mengintegrasikan manajemen risiko dan mengembangkan inovasi layanan untuk mencapai visi dan misi daerah.