Sekretariat DPRD Ikuti Sosialisasi Pedoman IPKD MCP 2025

Berita Terkait

• DPRD Kabupaten Purworejo Terima Kunjungan dari Banmus DPRD Kabupaten Semarang0
• DPRD Kabupaten Magelang Adakan Study Komparasi Tentang Optimalisasi Pengawasan Pokir di DPRD Kabupaten Purworejo0
• DPRD Gelar Rapat Paripurna Sambutan Bupati Purworejo Setelah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati0
• Rapat Internal Sekretariat DPRD Terkait Evaluasi Kinerja Bulan Februari0
• Sekretariat DPRD Ikuti Desk Realisasi Kinerja Perangkat Daerah0
• Sekretariat DPRD Terima 8 Mahasiswa PKL dari UMP0
• Rapat Dalam Rangka Hibah Mebelair Sekretariat DPRD0
• Dalam Rangka Hari Jadi Ke-194 Kabupaten Purworejo Digelar Rapat Paripurna DPRD0
• Wakil Ketua DPRD Sleman Adakan Kunjungan Kerja ke DPRD Purworejo0
• Sekretariat DPRD Selenggarakan Forum Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Renja RKPD 20260

Berita Populer

• Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
• DPRD Purworejo Audiensi Warga Desa Wadas
• Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
• Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
• Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021
• Paripurna Dalam Rangka Pidato Perdana Bupati Setelah Dilantik
• Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
• Pimpinan DPRD Purworejo Beri Edukasi Politik Pada Generasi Muda
• Komisi II DPRD Purworejo Cek Kesiapan Revitalisasi Alun-alun Kutoarjo
• Komisi III Melakukan Kunjungan Kerja Ke DPRD Badung,Bali

Purworejo, 10/3/2025 Sosialisasi Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Center for Prevention (IPKD MCP) Tahun 2025

Dalam rangka tindak lanjut launching Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Center for Prevention (IPKD MCP) Tahun 2025, disampaikan bahwa Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III akan melaksanakan Sosialisasi Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Center for Prevention (IPKD MCP) Tahun 2025. Sosialisasi berlangsung melalui Zoom Meeting. Untuk Pemkab Purworejo dilaksanakan di Ruang Command Center Dinkominfo, Senin 10 Maret 2025. Untuk Sekretariat DPRD diwakili oleh Kabag Umum dan keuangan. Sekretariat DPRD masuk di area perencanaan.

Kegiatan terebut sesuai dengan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.