Bupati Sampaikan Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap LKPJ Akhir TA 2025

Berita Terkait

• DPRD Sampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap LKPJ Bupati Purworejo TA 20250
• Bupati Sampaikan LKPJ Akhir TA 2025 kepada DPRD0
• DPRD Hadiri Musrenbang RKPD 2027, Pemkab Dorong Penguatan Infrastruktur 0
• Paripurna Penyampaian Raperda Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah0
• Paripurna Peresmian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Antar Waktu0
• DPRD Purworejo Setujui Hibah Tanah untuk Pembangunan Kantor Imigrasi0
• Rapat Paripurna DPRD Purworejo Umumkan Calon Pengganti Unsur Pimpinan0
• Sekretariat DPRD Gelar Sosialisasi Kamus Pokir 20270
• DPRD Bersama Bupati Purworejo Gelar Paripurna Penandatanganan Persetujuan Bersama Raperda Penyertaan Modal pada BUMD0
• Pembahasan Kamus Pokir DPRD Purworejo Tahun 20270

Berita Populer

• Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-2029
• Tunaryo Pimpin DPRD Kabupaten Purworejo Periode Tahun 2024-2029
• Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
• Rapat Indikator MCSP Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Daerah
• Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
• Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
• Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
• Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
• Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021
• DPRD Purworejo Audiensi Warga Desa Wadas

PURWOREJO – Bupati Purworejo menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purworejo Akhir Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (31/3/2026).

Dalam penyampaiannya, Bupati mengawali dengan ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas apresiasi, dukungan, serta berbagai masukan yang telah diberikan terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Purworejo selama Tahun Anggaran 2025.

Menanggapi pandangan fraksi terkait peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM), Bupati menjelaskan bahwa indikator yang digunakan saat ini memang belum secara langsung mengukur kualitas pembelajaran. Namun demikian, terdapat keterkaitan tidak langsung antara kualitas pendidikan dengan meningkatnya partisipasi dan keberlanjutan sekolah.

Terkait penurunan minat terhadap sekolah dasar negeri, Bupati menegaskan bahwa hal tersebut tidak semata disebabkan oleh kualitas pendidikan, melainkan juga dipengaruhi faktor demografi, persepsi masyarakat, serta inovasi layanan pendidikan. Pemerintah Kabupaten Purworejo, lanjutnya, telah melakukan berbagai upaya seperti peningkatan kompetensi pendidik serta peningkatan kualitas, fasilitas, dan kesejahteraan bagi sekolah swasta dan guru swasta.

Menanggapi sorotan terhadap target PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang belum tercapai, Bupati menjelaskan bahwa hal tersebut lebih disebabkan oleh persoalan validitas dan ketersediaan data, termasuk perbedaan waktu rilis data resmi. Meski demikian, diakui pula adanya faktor lain seperti kondisi iklim, fluktuasi harga komoditas, serta belum optimalnya integrasi program lintas sektor.

Sementara itu, terkait tingginya tingkat pengangguran terbuka, Bupati menyatakan bahwa kondisi tersebut merupakan fakta yang harus dihadapi bersama. Ia menegaskan bahwa tingginya capaian di sektor tenaga kerja, koperasi dan UMKM, serta investasi tetap valid, namun belum sepenuhnya berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena investasi yang masuk masih didominasi sektor padat modal, keterbatasan daya serap UMKM, serta ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar.

“Hal ini menjadi tantangan bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja,” tegasnya.

Menanggapi pandangan fraksi di bidang perumahan dan kawasan permukiman, Bupati menilai bahwa anggapan lemahnya penegakan aturan oleh pemerintah daerah tidak sepenuhnya tepat. Kendala dalam penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) oleh pengembang lebih disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pembangunan yang belum selesai, belum terjualnya seluruh kaveling, hingga kondisi pengembang yang tidak aktif atau mengalami permasalahan hukum.

Pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Bupati menjelaskan bahwa penggunaan data Kajian Risiko Bencana (KRB) tahun 2021 masih relevan hingga tahun 2025 sesuai masa berlakunya. Selain itu, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) disusun berdasarkan standar dari BNPB. Adapun komponen bahaya dinilai bersifat statis karena didasarkan pada kondisi alamiah dan data historis jangka panjang.

Terkait bidang ketenagakerjaan, Bupati menegaskan bahwa rendahnya penyerapan tenaga kerja merupakan persoalan multidimensional. Selain keterbatasan kompetensi tenaga kerja, terdapat pula ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Kondisi ini disebut sebagai isu nasional yang membutuhkan penanganan komprehensif, termasuk peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja yang adaptif terhadap perkembangan industri.

Lebih lanjut, Bupati menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi DPRD, khususnya terkait pengelolaan anggaran daerah, peningkatan kualitas tata kelola keuangan, validitas data kinerja, pelayanan publik, serta pelaksanaan program strategis nasional dan daerah.

Di akhir penyampaiannya, Bupati kembali menyampaikan apresiasi atas seluruh saran, kritik, dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD yang telah sepakat untuk melanjutkan pembahasan LKPJ pada tahap selanjutnya.

“Seluruh masukan akan kami tindak lanjuti dalam pembahasan lebih lanjut bersama perangkat daerah terkait. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam menjalankan amanah untuk membangun Kabupaten Purworejo dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.