Jangkauan Damkar Terbatas, Komisi I DPRD Purworejo Nilai Empat Kecamatan Perlu Posko Pemadam

Berita Terkait

• FGD Kajian Tata Kelola UMKM Dalam rangka Peningkatan Ekonomi 0
• Komisi I DPRD Hadiri FGD Penyusunan Naskah Akademik Raperda di Magelang0
• Komisi III Hadiri FGD ke 3 Penyusunan NA dan Draft Raperda Pengelolaan Pasar Rakyat0
• Komisi IV DPRD Purworejo Dorong Rumah Kemasan Segera Difungsikan0
• Komisi I Hadiri FGD Penyusunan Naskah Akademik Raperda Tentang Pemilihan Kepala Desa0
• Komisi III DPRD Purworejo Hadiri FGD Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda Pengelolaan Pasar Rakyat0
• Komisi II Lakukan Pengawasan Tinjau Proyek Jalan Kalijambe-Cacaban Lor0
• Komisi III: Wisata Purworejo Punya Potensi Besar0
• Komisi IV DPRD Apresiasi Peningkatan Pelayanan RSUD dr. R.A.A. Tjokronegoro0
• Komisi II DPRD Tinjau Proyek Jalan Kalirejo-Hargorojo0

Berita Populer

• Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-2029
• Tunaryo Pimpin DPRD Kabupaten Purworejo Periode Tahun 2024-2029
• Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
• Rapat Indikator MCSP Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Daerah
• Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
• Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
• Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
• Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
• Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021
• DPRD Purworejo Audiensi Warga Desa Wadas

PURWOREJO – Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo menilai keterbatasan jangkauan pelayanan pemadam kebakaran masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah. Setidaknya terdapat empat kecamatan yang dinilai membutuhkan keberadaan posko pemadam kebakaran, yakni Kecamatan Pituruh, Kemiri, Loano, dan Bener.

Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi I DPRD Purworejo ke Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP Damkar) Kabupaten Purworejo, Selasa (6/1/2026). Kunjungan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Purworejo, Budi Sunaryo, dan diikuti seluruh anggota Komisi I.

Ketua Komisi I DPRD Purworejo, Budi Sunaryo, menyampaikan bahwa keberadaan posko damkar di wilayah-wilayah tersebut sangat mendesak guna menjamin kecepatan layanan kepada masyarakat. Ia menegaskan, standar pelayanan pemadam kebakaran menuntut waktu respons maksimal 15 menit sejak laporan diterima.

“Untuk empat kecamatan tersebut, jarak tempuh dari posko damkar yang ada saat ini masih relatif jauh. Kondisi ini berpotensi menghambat kecepatan penanganan saat terjadi kebakaran maupun kejadian darurat lainnya,” ujar Budi Sunaryo.

Ia menambahkan, fungsi pemadam kebakaran saat ini tidak hanya terbatas pada penanganan kebakaran, tetapi juga mencakup berbagai layanan kedaruratan lain yang semakin dibutuhkan masyarakat, seperti evakuasi, penanganan hewan berbahaya, hingga bantuan nonkebakaran lainnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo, Siswantoro Dwi Nugroho, mengakui bahwa keterbatasan jangkauan wilayah masih menjadi tantangan utama dalam pelayanan damkar. Selain itu, pihaknya juga menghadapi keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah dan intensitas permintaan layanan.

“Jumlah personel yang ada saat ini masih belum ideal jika dibandingkan dengan beban kerja dan cakupan wilayah pelayanan,” ungkapnya.

Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi I DPRD Purworejo mendorong adanya perencanaan jangka menengah yang lebih konkret, baik terkait penambahan posko pemadam kebakaran maupun penguatan sumber daya manusia, guna meningkatkan kualitas layanan kedaruratan bagi masyarakat Purworejo.