Keterbukaan Informasi Publik Dapat Mencegah Penyelewengan Dana Desa

Berita Terkait

• Lembaga Pendidikan Agama Butuh Sokongan Anggaran0
• Peraturan Bupati Purworejo Nomor 118 Tahun 20230
• Peraturan Bupati Purworejo Nomor 117 Tahun 20220
• Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 20240
• Komisi 3 melaksanakan rapat dengan BPKPAD terkait Rancangan KUA PPAS TA 20250
• DPRD Kab.Purworejo melaksanakan Rapat Penyampaian Perubahan Paripurna KUA PPAS Tahun 20240
• Perda Nomor 4 Tahun 20210
• Kunjungan Kerja DPRD Kab. Karanganyar0
• Study Referensi DPRD Kab. Kebumen0
• Calon anggota DPRD mengukur Baju 0

Berita Populer

• Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-2029
• Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
• Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
• Rapat Indikator MCSP Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Daerah
• Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
• Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
• Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021
• DPRD Purworejo Audiensi Warga Desa Wadas
• Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
• Komisi III Melakukan Kunjungan Kerja Ke DPRD Badung,Bali

KETUA Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo, Luhur Tri Endro Sadewo, menyampaikan pandangannya mengenai efektivitas pemerintahan desa dalam memanfaatkan dana desa. Dalam wawancara eksklusif, Luhur menyatakan bahwa penggunaan dana desa di Kabupaten Purworejo secara umum sudah berjalan baik, meskipun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi.

“Dana desa telah memberikan dampak positif bagi pembangunan di tingkat desa, terutama dalam hal infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa banyak desa yang berhasil membangun jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang sangat dibutuhkan oleh warga.

Namun, Luhur juga menggarisbawahi adanya beberapa kendala yang masih dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengelola dana tersebut. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kapasitas dan pengetahuan aparatur desa dalam hal perencanaan dan pelaporan keuangan. “Beberapa desa masih memerlukan pendampingan teknis agar dana desa dapat digunakan secara optimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tambahnya.

Selain itu, Ia menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Ia mengingatkan bahwa keterbukaan informasi kepada masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana. “Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengawasan, sehingga penggunaan dana desa bisa lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi banyak pihak,” katanya.

Luhur juga mengapresiasi upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan alokasi dana desa setiap tahunnya. Menurutnya, hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberdayakan desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Namun, ia berharap ada evaluasi berkala terhadap penggunaan dana desa agar setiap masalah yang muncul dapat segera ditangani.

Di akhir wawancara, Ia menyampaikan harapannya agar seluruh desa di Kabupaten Purworejo dapat terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam mengelola dana desa. “Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah daerah, saya yakin dana desa dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” pungkasnya. (red)