▴HUT RI 81▴ - Banggar DPRD Purworejo Bahas Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur terhadap Raperda Perubahan APBD 2026
- Ketua DPRD Purworejo Hadiri Pisah Sambut Kapolres Purworejo
- Sutardi Gelar Reses di Desa Kembang Kuning, Serap Aspirasi Warga
- Ajeng Dewi Gelar Reses di Desa Rendeng, Serap Aspirasi Warga
- Anggota DPRD Dapil 3 Gelar Kegiatan Reses Masa Persidangan ke III Tahun 2026, Aspirasi Warga Menjadi Perhatian
- DPRD Kabupaten Purworejo Hadiri Resepsi Penahbisan Pendeta GKJ Purworejo
- Reses DPRD Purworejo Bahas Program Pembangunan dan Aspirasi Warga
- Gelar Kegiatan Reses DPRD Masa Persidangan III, Warga Adukan Soal Bronjong Bogowonto
- Sekretariat DPRD Purworejo Gelar Apel Pagi, Bahas Agenda Koordinasi dan Pendampingan Reses
- DPRD Kabupaten Kediri Adakan Kunjungan Kerja ke Purworejo, Bahas Sinkronisasi Rencana Kerja Alat Kelengkapan Dewan
Komisi I DPRD Koordinasi dengan DPPPAPMD Terkait Persiapan Pilkades Serentak
Berita Terkait
- Sekretariat DPRD Ikuti Rakor Penyusunan Rancangan Akhir RKPD 20270
- Tindak Lanjut Atensi KPK, Setwan Hadiri Monev Inspektorat 0
- DPRD Gelar Rapat Konsultasi Pimpinan, Ketua Fraksi dan Ketua Alkep0
- Badan Musyawarah Susun Agenda Kegiatan DPRD Maret - April 20260
- Komisi IV Dukung Pengawasan Ketat Program MBG0
- Wakil Ketua DPRD Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Candi 20260
- Sekretariat DPRD Matangkan Agenda Paripurna dan Sosialisasi SOP0
- Ciptakan Kantor Sehat dan Indah, Setwan Purworejo Laksanakan Gerakan Indonesia Asri0
- Bapemperda Bahas Raperda Perubahan PDRD0
- Ketua DPRD dan Ketua Komisi I Hadiri Forum Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik Inspektorat Daerah0
Berita Populer
- Tunaryo Pimpin DPRD Kabupaten Purworejo Periode Tahun 2024-2029
- Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-2029
- Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
- Rapat Indikator MCSP Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Daerah
- Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
- Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
- Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
- Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
- Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021
- DPRD Purworejo Audiensi Warga Desa Wadas

PURWOREJO – Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo melaksanakan kunjungan dalam daerah ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPPAPMD), Kamis (2/4/2026). Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka koordinasi terkait kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, menyusul adanya perubahan undang-undang yang mengatur tentang desa, sementara Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunannya hingga saat ini belum diterbitkan.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo, Budi Sunaryo, S.Sos., menyampaikan bahwa koordinasi ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana langkah-langkah yang telah dipersiapkan oleh DPPPAPMD dalam menyikapi perubahan regulasi tersebut, khususnya menjelang tahapan Pilkades serentak yang direncanakan mulai pada bulan November 2026.
“Komisi I perlu memastikan kesiapan perangkat daerah terkait, mengingat tahapan Pilkades serentak akan dimulai pada bulan November mendatang, dengan pelaksanaan pemungutan suara direncanakan pada Januari tahun depan,” jelasnya. ????
Ia menambahkan, Komisi I DPRD juga telah melakukan koordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait perkembangan regulasi terbaru. Namun hingga saat ini, Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari perubahan undang-undang tersebut memang masih belum diterbitkan.
Melalui koordinasi ini, Komisi I berharap DPPPAPMD Kabupaten Purworejo tetap melakukan langkah-langkah antisipatif dan persiapan secara optimal, sehingga pelaksanaan tahapan Pilkades serentak nantinya dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku.
Kunjungan koordinasi tersebut juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kesiapan perangkat daerah dalam menyelenggarakan agenda pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan langsung dengan tata kelola pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat.








