▴HUT RI 81▴ - Komisi IV DPRD hadiri FGD I Evaluasi Peraturan Daerah Bahas Regulasi Kesejahteraan Rakyat
- Komisi III Bersama Dengan Pimpinan Bapemperda DPRD hadiri FGD Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Bidang Keuangan dan Perekonomian
- Sekretariat DPRD Purworejo Terima Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Kediri
- DPRD dan Pemkab Purworejo Sepakati Perubahan APBD 2026
- Pansus 12 DPRD Hadiri Harmonisasi Raperda Perumda Air Minum Tirta Perwitasari
- PPPK Paruh Waktu Sekretariat DPRD Purworejo Ikuti Orientasi Tahun 2026
- Upacara HUT RI ke-81 di Sekretariat DPRD Purworejo berlangsung khidmad
- Bapemperda DPRD Purworejo Bahas Perubahan Propemperda Tahun 2026
- DPRD Kabupaten Purworejo Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Perubahan APBD Tahun 2026
- DPRD Kabupaten Purworejo Gelar Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI
Bagian Legislasi dan Publikasi Sekretariat DPRD Purworejo Ikuti Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH Tahun 2026
Berita Terkait
- Apel Pagi: ASN Diminta Tetap Melaksanakan Tupoksi Secara Profesional Meski Tanpa Pengawasan Atasan0
- Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo Ikuti FGD II Penyusunan Kajian Perundang-undangan untuk Mendukung Propemperda 20270
- Optimalkan Fungsi Dewan, DPRD Sukoharjo Gelar Kunjungan Kerja ke DPRD Purworejo0
- DPRD Kabupaten Purworejo Bentuk Tiga Pansus untuk Bahas Raperda Strategis Daerah0
- Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD mengadakan rapat internal untuk membahas penyelesaian target-target kerja1
- DPRD Kabupaten Purworejo Hadiri Jamasan Tosan Aji 20260
- Paripurna DPRD Purworejo: Lima Raperda Masuk Tahap Pembahasan0
- DPRD Purworejo Siapkan Payung Hukum Baru untuk Pekerja dan Penanganan Stunting0
- Ketua DPRD Purworejo Tunaryo Hadiri Olahraga Bersama Bhayangkara Fun Run 20260
- Pimpinan DPRD Purworejo Hadiri Penyerahan LHP LKPD Tahun 2025 di BPK Jawa Tengah0
Berita Populer
- Tunaryo Pimpin DPRD Kabupaten Purworejo Periode Tahun 2024-2029
- Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-2029
- Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
- Rapat Indikator MCSP Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Daerah
- Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
- Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
- Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
- Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
- Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021
- DPRD Purworejo Audiensi Warga Desa Wadas

Purworejo – Bagian Legislasi dan Publikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pusat JDIH Provinsi Jawa Tengah ( 22/6/2026 )
Kegiatan tersebut di hadiri oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo. Kegiatan rapat koordinasi Monitoring dan evaluasi dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo bertempat di ruang rapat Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya pembinaan, pengembangan, pemantauan, serta evaluasi terhadap pengelolaan JDIH, baik JDIH Kabupaten Purworejo maupun JDIH DPRD Kabupaten Purworejo.
Dalam kegiatan tersebut, pengelolaan JDIH DPRD Kabupaten Purworejo dievaluasi berdasarkan hasil e-reporting JDIH Tahun 2025, serta sebagai bekal untuk persiapan e-reporting JDIH Tahun 2026 yang meliputi aspek kelembagaan, pengelolaan dokumentasi hukum, pelayanan informasi hukum, pemanfaatan teknologi informasi, serta inovasi dalam penyebarluasan produk hukum kepada masyarakat.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH agar semakin informatif, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Daerah menjadi mengetahui capaian sekaligus memperoleh masukan untuk terus meningkatkan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum baik di Eksekutif maupun Legislatif.
Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini, diharapkan pengelolaan JDIH di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworeho dapat terus berkembang serta mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik dan pelayanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat.








