DPRD Kab.Purworejo mengadakan FGD terkait Raperda FPP

Berita Terkait

• DPRD Melaksanakan Rapat Paripurna APBD Perubahan 20210
• Komisi II menghadiri Undangan Kecamatan Pituruh0
• Komisi IV Menghadiri Undangan di Kecamatan Butuh0
• Komisi III rapat dengan BPPAKD terkait APBD Perubahan 20210
• Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol0
• Banggar Rapat membahas APBD perubahan 20210
• Komisi I aundensi dengan Polosoro0
• Komisi I melaksanakan pengawasan dalam daerah di desa Tawangrejo0
• Komisi I melakukan Pengawasan di Kel Kutoarjo0
• DPRD mengadakan Rapat Paripurna sidang Tahunan HUT RI-Ke 760

Berita Populer

• Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
• DPRD Purworejo Audiensi Warga Desa Wadas
• Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
• Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
• Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021
• Paripurna Dalam Rangka Pidato Perdana Bupati Setelah Dilantik
• Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
• Pimpinan DPRD Purworejo Beri Edukasi Politik Pada Generasi Muda
• Komisi II DPRD Purworejo Cek Kesiapan Revitalisasi Alun-alun Kutoarjo
• Komisi III Melakukan Kunjungan Kerja Ke DPRD Badung,Bali

Pada Hari Rabu Tanggal 15 September 2021 DPRD Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Focus Group Discussion terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (FPP). Saat ini mulai disusun naskah akademiknya, Perda ini tujuannya bukan untuk mengatur pesantren di Purworejo. Raperda FPP difokuskan untuk mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan fasilitasi dan pelayanan kepada dunia pesantren.
Rapat ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Fran Suharmaji, Ketua Bapemperda, Wakil Ketua Komisi IV dan Anggota Fraksi PKB serta isiator Raperda FPP berikut akademisi penyusunan naskah akademik dan draft Raperda FPP dari PSHK UII Jogjakarta, Kemenag serta sejumlah OPD terkait.
Wakil Ketua DPRD Bpk Fran menyampaikan Semangat dari Raperda FPP ini adalah bagaimana mendorong pemerintah daerah agar lebih memberikan perhatian kepada dunia pesantren. Jadi sama sekali tidak menyentuh wilayah otonomi atau rumah tangga masing-masing pondok pesantren.

info lengkap :https://magelangekspres.com/gelar-fgd-dprd-purworejo-siapkan-raperda-fpp/