DPRD Kabupaten Purworejo Gelar Rapat Paripurna Internal Penetapan Rencana Kerja 2026

Berita Terkait

• Bapemperda Hadiri FGD Penyusunan NA Raperda0
• Banmus Susun Agenda Kegiatan DPRD Bulan September-Oktober 20250
• Bapemperda Bahas Persiapan Penyusunan Naskah Akademik Raperda Tahun 20250
• Komisi III: HPI Punya Kekuatan Besar, Tapi Belum Diberdayakan Maksimal0
• Komisi II DPRD Purworejo Minta Semua Proyek Infrastruktur Dikerjakan Tepat Waktu0
• Komisi I DPRD Purworejo Lakukan Pengawasan Pelayanan Publik di Kecamatan Kaligesing0
• DPRD Purworejo Gagas Tiga Raperda Inisiatif, BPJS Ketenagakerjaan dan Cek Kesehatan Gratis0
• Pidato Kenegaraan Presiden Jadi Inspirasi DPRD Purworejo Memperkuat Program Pembangunan0
• Bapemperda Gelar Rapat Penyusunan Rancangan Awal Propemperda Tahun 20260
• Badan Musyawarah Gelar Rapat Penyusunan Agenda Kegiatan DPRD bulan Agustus dan Desember0

Berita Populer

• Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-2029
• Tunaryo Pimpin DPRD Kabupaten Purworejo Periode Tahun 2024-2029
• Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
• Rapat Indikator MCSP Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Daerah
• Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
• Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
• Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
• Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
• Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021
• DPRD Purworejo Audiensi Warga Desa Wadas

PURWOREJO – DPRD Kabupaten Purworejo menggelar Rapat Paripurna Internal dalam rangka Penetapan Rencana Kerja DPRD Tahun 2026. Agenda berlangsung pada Kamis, 18 September 2025 pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo.

Kegiatan ini dihadiri seluruh anggota DPRD Kabupaten Purworejo, dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Purworejo, Rokhman, S.Sos.

Rapat Paripurna ini dalam rangka menyusun dan menetapkan Rencana Kerja DPRD tahun 2026, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan dapat berjalan sesuai arah kebijakan dan program prioritas daerah.