Rapat Paripurna DPRD Purworejo: Laporan Pansus, Pengesahan Raperda, dan Penandatanganan Persetujuan Bersama

Berita Terkait

• Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 20240
• Bupati Sampaikan Raperda Tantang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 20240
• DPRD Kabupaten Purworejo Setujui Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 20250
• DPRD Purworejo Dorong Perbaikan Iklim Investasi dan Antisipasi Anggaran dalam Pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 20250
• DPRD Purworejo Terima Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan PPAS 2025 dari Pemkab0
• Ketua DPRD Dampingi Bupati Terima PHP, Purworejo Raih Predikat WTP ke-130
• Sekretariat DPRD Purworejo Ikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 20250
• Serah Terima Jabatan Sekretaris DPRD Purworejo, Agus Ari Setiyadi Resmi Gantikan Agung Wibowo0
• Desk Kertas Kerja Pra Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA 20250
• Pansus 3 DPRD Bahas Hasil Fasilitasi Gubernur tentang Perlindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional0

Berita Populer

• Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-2029
• Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
• Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
• Rapat Indikator MCSP Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Daerah
• Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
• Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
• Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021
• DPRD Purworejo Audiensi Warga Desa Wadas
• Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
• Komisi III Melakukan Kunjungan Kerja Ke DPRD Badung,Bali

Purworejo, 20 Juni 2025 – DPRD Kabupaten Purworejo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama penyampaian laporan beberapa Panitia Khusus (Pansus) atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), laporan Badan Anggaran, serta penetapan keputusan DPRD dan penandatanganan persetujuan bersama.

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Tunaryo, S.Sos., diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna dan dihadiri oleh para pimpinan dan anggota dewan, jajaran eksekutif, serta tamu undangan lainnya.

Adapun rangkaian laporan yang disampaikan meliputi:

1. Laporan Pansus 2 atas Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disampaikan oleh juru bicara Pansus 2, Rudi Hartono. Dalam laporannya, beliau menekankan pentingnya pengaturan tata kelola perumahan yang terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan di Kabupaten Purworejo. Pada laporannya, Pansus 2 meminta perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pembahasan dan harmonisasi dengan Kemenkumham.
2. Laporan Pansus 3 atas Raperda tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya, yang dibacakan oleh juru bicara Pansus 3, Muh Dahlan. Pansus 3 mendorong perlunya regulasi yang menjamin keberlangsungan nilai-nilai budaya lokal, termasuk seni tradisional.
3. Laporan Pansus 4 atas Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, yang dibacakan oleh juru bicara Pansus 4, Ivan Fatchan Gani Wardhana, S.E.. Laporan ini merekomendasikan penguatan akses permodalan, pelatihan usaha, dan perlindungan bagi pelaku UMKM agar mampu bersaing secara lebih optimal.
4. Laporan Badan Anggaran DPRD atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan oleh juru bicara Badan Anggaran, Sumitro. Badan Anggaran menilai pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan rencana dan prinsip akuntabilitas.

Setelah mendengarkan seluruh laporan, rapat paripurna dilanjutkan dengan penetapan keputusan DPRD dan penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Purworejo terhadap Raperda-Raperda yang telah dibahas.

Sebagai penutup rangkaian acara, Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, S.H., memberikan sambutan yang mengapresiasi sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam pembahasan produk hukum daerah demi kemajuan Kabupaten Purworejo.

Rapat ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kebijakan daerah yang partisipatif, akomodatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.