Pembahasan Raperbup Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan DPRD TA 2026

Berita Terkait

• Sekretariat DPRD Purworejo Gelar Sosialisasi Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi Menyambut HAKORDIA 20250
• Bapemperda Koordinasi ke Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri0
• Sekretariat DPRD Purworejo Hadiri FGD Pengelolaan JDIH Provinsi0
• Apel Pagi Sekwan Ingatkan Disiplin Pakaian ASN0
• Sekretariat DPRD Ikuti Desk Rancang Bangun Inovasi Perangkat Daerah 20250
• Bapemperda DPRD Purworejo Gelar Rapat Rencana Tindak Lanjut Evaluasi Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah0
• Bapemperda DPRD Hadiri FGD Penyusunan NA dan Draft Raperda tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi0
• Rapat Paripurna Jadi Puncak Peringatan Hari Jadi ke-77 DPRD Kabupaten Purworejo0
• Rapat Evaluasi Manajemen Risiko di Sekretariat DPRD0
• Komisi III menjadi Narasumber Kegiatan Pembinaan Agen dan Pangkalan Penyalur Gas LPG 3 Kg di Dinas KUKMP0

Berita Populer

• Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-2029
• Tunaryo Pimpin DPRD Kabupaten Purworejo Periode Tahun 2024-2029
• Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
• Rapat Indikator MCSP Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Daerah
• Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
• Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
• Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
• Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
• Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021
• DPRD Purworejo Audiensi Warga Desa Wadas

Purworejo – Selasa, 25 November 2025, Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo melaksanakan rapat pembahasan Raperbup tentang Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo.

Pembahasan fokus pada:

• Penajaman dasar hukum dan ketentuan pemberian tunjangan,

• Penyesuaian besaran tunjangan serta dana operasional sesuai kemampuan keuangan daerah,

• Mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban agar akuntabel,

• Keselarasan dengan regulasi yang berlaku.

Rapat menghasilkan sejumlah penyempurnaan substansi dan redaksional, serta kesepakatan untuk melakukan finalisasi draf Raperbup sebelum proses harmonisasi  di kanwilkumham Provinsi Jawa Tengah serta fasilitasi di Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.