Sekretariat DPRD dan Bagian Hukum Setda Purworejo Ikuti Rapat Koordinasi Asistensi Penyusunan Propemperda 2026 oleh Kemendagri

Berita Terkait

• Bapemperda Gelar Rapat Finalisasi Propemperda Tahun 20260
• Komisi I Hadiri FGD Penyusunan Kajian Akademik Tata Kelola UMKM0
• Rapat Koordinasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah0
• Bapemperda Koordinasi ke Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri0
• Badan Musyawarah DPRD Gelar Rapat Agendakan Kegiatan Selama November - Desember0
• Komisi I DPRD Hadiri FGD Penyusunan Naskah Akademik Raperda di Magelang0
• Bapemperda DPRD Purworejo Gelar Rapat Rencana Tindak Lanjut Evaluasi Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah0
• Bapemperda DPRD Hadiri FGD Penyusunan NA dan Draft Raperda tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi0
• Badan Anggaran DPRD Kabupaten Purworejo Hadiri Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD TA 20260
• Komisi I Hadiri FGD Penyusunan Naskah Akademik Raperda Tentang Pemilihan Kepala Desa0

Berita Populer

• Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-2029
• Tunaryo Pimpin DPRD Kabupaten Purworejo Periode Tahun 2024-2029
• Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
• Rapat Indikator MCSP Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Daerah
• Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
• Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
• Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
• Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
• Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021
• DPRD Purworejo Audiensi Warga Desa Wadas

Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo bersama Bagian Hukum Setda Purworejo mengikuti rapat koordinasi asistensi dan supervisi penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting.
Rapat koordinasi tersebut digelar dalam rangka pembinaan umum kebijakan daerah untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang lebih implementatif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Melalui kegiatan ini, Kemendagri mendorong agar penyusunan Propemperda Tahun 2026 disusun secara terencana, terukur, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah serta kebijakan nasional.
Dalam sesi utama kegiatan, Ditjen Otda memberikan pemaparan terkait arah kebijakan pembentukan peraturan daerah, standar penyusunan Propemperda, serta evaluasi umum atas pelaksanaan program legislasi daerah di tahun-tahun sebelumnya. Peserta juga mendapatkan penegasan mengenai pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah dan pemenuhan dokumen pendukung sebagai syarat pengusulan raperda.
Selain rapat koordinasi, kegiatan ini juga diisi dengan sesi asistensi khusus, di mana setiap provinsi, kabupaten, dan kota memperoleh pendampingan langsung. Dalam sesi asistensi tersebut, usulan Propemperda dari masing-masing daerah ditelaah satu per satu, termasuk menilai urgensi raperda, kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta  materi muatan.
Sekretariat DPRD dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo menyampaikan apresiasi atas pendampingan dari Ditjen Otda. Dengan kegiatan asistensi ini diharapkan penyusunan Propemperda Kabupaten Purworejo Tahun 2026 menjadi lebih berkualitas, terarah, dan mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat secara tepat dan efektif.