Pansus 8 Matangkan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berita Terkait

• KPU Purworejo Sampaikan Surat Terkait PAW Anggota DPRD Fraksi PKB0
• Bapemperda Koordinasi ke Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri0
• DPRD Menggelar Rapat Pembahasan APBD 20260
• Bapemperda DPRD Hadiri FGD Penyusunan NA dan Draft Raperda tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi0
• Pimpinan dan Anggota DPRD Hadiri Bimtek Pendalaman Tugas Anggota DPRD0
• DPRD Purworejo Undang Perangkat Daerah Hadiri Rapat Paripurna Pembahasan APBD 20260
• Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah0
• Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo Gelar Rapat Kerja Bahas Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 20260
• Rapat Persiapan Peringatan HUT ke-80 RI Kabupaten Purworejo0
• DPRD Purworejo Serap Aspirasi Masyarakat dalam Reses Masa Persidangan II 20250

Berita Populer

• Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-2029
• Tunaryo Pimpin DPRD Kabupaten Purworejo Periode Tahun 2024-2029
• Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
• Rapat Indikator MCSP Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Daerah
• Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
• Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
• Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
• Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
• Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021
• DPRD Purworejo Audiensi Warga Desa Wadas

Purworejo (10/12/25) Panitia Khusus (Pansus) 8 DPRD Kabupaten Purworejo kembali menggelar rapat dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Rapat dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Desember 2025, di ruang rapat DPRD Kabupaten Purworejo.

Rapat pembahasan dipimpin langsung oleh Ketua Pansus 8, Hendro Susilo, S.E., dan dihadiri oleh seluruh Anggota Pansus 8 serta perwakilan dari Perangkat Daerah terkaidalam isu tersebut.

Fokus Penyesuaian Raperda

Dalam agenda rapat kali ini, fokus utama pembahasan adalah melakukan penyesuaian mendalam terhadap isi dan substansi Raperda. Beberapa poin krusial yang disoroti meliputi:

 * Penambahan Dasar Hukum: Memastikan bahwa semua landasan hukum terbaru telah diakomodasi dalam Raperda.

 * Rujukan Pasal: Mengkonsolidasi dan menyesuaikan rujukan pasal agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

 * Konsistensi Penulisan: Memastikan konsistensi dalam penulisan kata, istilah, dan penggunaan bahasa hukum.

 * Rumusan Tabulasi: Memperhatikan dan menyesuaikan rumusan yang berbentuk tabulasi agar selaras dengan ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), dan Undang-Undang (UU) terkait.

Penyesuaian ini bertujuan untuk menghasilkan produk hukum daerah yang kuat, jelas, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga dapat diimplementasikan secara efektif dalam pengelolaan aset milik daerah.

Pembahasan Raperda ini akan terus berlanjut hingga Pansus 8 meyakini bahwa semua aspek telah sempurna dan siap untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD.