DPRD Purworejo Gelar Rapat Paripurna Bahas 2 Raperda Prakarsa dan 3 Raperda Usulan Bupati

Berita Terkait

• Rapat Paripurna DPRD Tetapkan Dua Raperda Inisiatif Menjadi Raperda Prakasa0
• Raperda APBD Purworejo Tahun Anggaran 2026 Disepakati0
• Rapat Paripurna Penetapan Propemperda Tahun 20260
• Rapat Paripurna Jadi Puncak Peringatan Hari Jadi ke-77 DPRD Kabupaten Purworejo0
• Rapat Paripurna Penyampaian Raperda APBD TA 2026 dan Nota Keuangan ke DPRD1
• DPRD Kabupaten Purworejo Gelar Rapat Paripurna Internal Penetapan Rencana Kerja 20260
• Pidato Kenegaraan Presiden Jadi Inspirasi DPRD Purworejo Memperkuat Program Pembangunan0
• DPRD Kabupaten Purworejo Gelar Rapat Paripurna Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 20260

Berita Populer

• Tunaryo Pimpin DPRD Kabupaten Purworejo Periode Tahun 2024-2029
• Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-2029
• Pembahasan Pedoman Indikator PKD MCP Tahun 2025
• Rapat Indikator MCSP Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Daerah
• Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
• Anggota Dapil 6 mengikuti Rapat RKPD di Kec Gebang
• Kunjungan Konsultasi & Koordinasi DPRD Kab. Blitar
• Komisi III mendatangi Kandang Setia farm Kec. Ngombol
• Rapat Komisi IV DPRD Kab.Purworejo dengan DISPARBUD terkait program kerja tahun 2021
• DPRD Purworejo Audiensi Warga Desa Wadas

PURWOREJO, 9 Desember 2025 — DPRD Kabupaten Purworejo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian dua Raperda prakarsa DPRD serta tiga Raperda usulan Bupati Purworejo. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Purworejo, Tunaryo, S.Sos., dan dihadiri Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, S.Ikom., M.Si., jajaran Forkopimda serta para kepala perangkat daerah.

Adapun agenda Rapat Paripurna meliputi:

1. Penjelasan DPRD atas dua Raperda Prakarsa, yaitu:

- Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa

- Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi

2. Penyampaian tiga Raperda oleh Bupati, meliputi:

- Perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

- Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Ketua DPRD menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam pembentukan peraturan daerah agar menghasilkan regulasi yang berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat. Ia berharap seluruh anggota DPRD dapat mencermati dan mengkaji secara seksama substansi Raperda yang disampaikan Bupati untuk pembahasan lebih lanjut secara objektif dan transparan.